Palembang-Cahayapenanews.com-puluhan massa yang menamakan diri Masyarakat Anti Korupsi (GARKI) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera selatan serta kantor Kejati Sumsel Jum’at (18/03/2022), guna mempertanyakan tindak lanjut dari laporan pengaduan lembaga ini tanggal 11 February 2022 lalu.
” Hari ini kami kembali melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BPK RI perwakilan provinsi sumatera selatan serta kejaksaan tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mempertanyakan tuntutan kami tempo hari terkait Lapdu dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim antara lain adalah, rehab berat poskesdes bitis kecamatan Gelumbang Dengan anggaran Rp. 317.810.745.23 yang dimenangkan oleh CV Berlian Abadi, pembangunan puskesdes Desa Sukarami kec. Sungai Rotan dengan anggaran Rp. 370.900.000.00 dimenangkan oleh CV Berlian Abadi.
Selanjutnya, Dinkes Muara Enim kembali menenderkan rehab berat poskesdes kerta Mulya kecamatan Gelumbang yang di menangkan oleh CV Adhitya Nugraha dengan nilai proyek Rp. 368.659.000.00 dan yang ke empat ditahun yang sama Dinkes Kab Muara Enim kembali menenderkan pekerjaan pembangunan ruang PCR (Tahap 1) dengan nilai anggaran Rp. 438.400.000.00,” jelas Rohadi.
Kemudian ketua umum Garki Sumsel Rohadi S.sy didampingi oleh sekretaris Garki Suhardi S.sy Dalam orasinya mengatakan hentikan rekayasa tender, Tangkap pemberi dan penerima fee dalam tender pemerintahan !!!
Rohady juga mengatakan barang siapa bergetar melihat penindasan dan ketidak Adilan maka dia adalah saudara ku.
Lanjut Rohady mengatakan,”kami meminta kepada badan pemeriksa keuangan republik Indonesia perwakilan Provinsi Sumsel untuk dapat memeriksa dugaan kerugian negara terhadap lima paket pengerjaan tersebut karena adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan dan modifikasi pekerjaan atas lima paket tersebut,”bebernya.
Lebih Lanjut Rohadi mengatakan dari kronologis dan fakta-fakta yang telah disampaikan Garki meminta kepada komponen pengambil kebijakan dalam hal ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan kiranya dapat Mengabulkan tuntutan mereka dan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan auditor yang kredibel kelapangan guna melakukan pemeriksaan secara konprehensif.
“Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi Provinsi Sumatera Selatan, melalui aksi unjuk rasa yang di dengar oleh media massa baik cetak dan elektronik agar kiranya kejaksaan tinggi Provinsi Sumsel dapat menjelaskan sejauh mana hasil pemeriksaan atas laporan yang kami sampaikan beberapa waktu lalu.” Paparnya.
Aksi unjuk rasa Garki disambut Kasubag Umum TI BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Sulistyono. Dalam kesempatan itu Sulisttyono mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan Garki,” Tentu laporan kawan kawan Garki kami terima dan akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku sementara menanagapi tuntutan dari kawan-kawan sebelumnya pada 11 februari, hari ini kami sampaikan bahwa tim telah melakukan pemeriksaan awal kemudian pada bulan maret dan april ini tim akan mengambil sampeling langsung guna melengkapi pemeriksaan awal jadi untuk kawan-kawan dimohon untuk bersabar saja dulu, nanti ini akan kami sampaikan pada pimpinan dan hasil dari pemeriksaan lanjutan itu akan kami sampaikan kepad kawan-kawan garkinantinya,”ujarnya.
Sebelum meninggalkan BPK Rohadi mewakili kawan-kawan memberikan closing statmentya semacam penekanan agar BPK serius dalam menanagani perkara ini, Rohadi juga berpesan kepada perwakilan ketua BPK tersebut agar lima item pelaporan kasus dinkes kab muara enim ini dapat dijadikan prioritas dan atensi.
Sementara itu terpisah kasi Penkum Kejati Sumsel Rahdian mengatakan, bahwa apa yang menjadi aspirasi kawan kawan Garki tentu akan menjadi atensi mereka di Kejati Sumsel,” jangan pernah berpikir bahwa laporan kawan kawan GARKI itu kami abaikan,karena laporan yang masuk ke kami itu banyak dan semuanya akan kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, silahkan nanti kita berkoordinasi kedepanya sembari menunggu ekpose,” imbuhnya.#red
