Pertanyakan Insentif Yang Belum di Bayar Pihak Pemerintah, Ketua RT/RW Datangi DPRD OKU

BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM- Untuk yang kesekian kalinya Perwakilan RT/RW Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat mendatangi Komisi I DPRD OKU Jumat, (15/09/23). Maksud dan tujuan kedatangan mereka, guna meminta kepastian terkait insentif mereka yang tak kunjung dibayarkan oleh pihak pemerintah.

Kedatangan perwakilan ketua RT/RW ke gedung DPRD OKU bersama pihak kecamatan diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD OKU Ledi Patra bersama Naproni,ST anggota DPRD Komisi I serta beberapa anggota DPRD OKU lainnya.

” Mengapa sampai sekarang insentif RT/RW belum juga dibayarkan. Kita semua tahu kalau untuk insentif sudah dianggarkan dalam APBD.Kami sebagai RT/RW merasa dianak tirikan oleh Pemkab OKU. Gaji kami belum dibayarkan, jika kas memang kosong kenapa Pemkab OKU malah menambah anggaran baru dalam APBD Perubahan seperti fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan nya dan lain-lain dengan total anggaran sebesar Rp 37.846.474.988,” ujar JH Ketua RT/RW 02/01 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Camat Baturaja Timur Yoyin Arifianto mengatakan, belum bisa mengambil kepurltusan.
“Masalah insentif untuk RT/RW,kami tidak bisa memutuskan Karna kami berkerja sesuai dengan aturan yang kami terima dan Pj Bupati yang mempunyai kewenangan itu. Tetapi di kami di anggarkan sebesar itu, tapi uangnya ada atau tidak sesuai keputusan yang di atasnya sesuai perintah pesan Bupati terakhir sampai dengan bulan Juli kalau dari kami seperti itu. Ini juga perlu forum yang lebih tinggi untuk memutuskan ini,” ungkapnya.

Kanan Ledi Patra (Ketua Komisi I) Kiri Naproni,ST Anggota Komisi I DPRD OKU

Dikesempatan itu pula, Ketua Komisi I DPRD OKU Ledi Patra mengatakan,” ini semua suatu keanehan bagi kami, kok bisa-bisa nya insentif RT/RW dengan alasan eksekutif uang nya tidak ada dan di APBD perubahan bahwasannya pemerintah daerah adanya belanja baru. La kok yang lama saja belum di bayarkan apa lagi yang baru, yang artinya RT/RW ini memang tidak di prioritas kan. Karna belum adanya kejelasan terkait SK Bupati,” ujarnya.

Melihat kondisi keuangan yang terkesan sengaja dibuat amburadul, untuk itu Ledi Patra meminta agar semua APBD perubahan kiranya dapat di tunda terlebih dahulu sempai dengan adanya kejelasan,tegasnya.(Zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ypn