BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM- Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) tampaknya benar-benar serius menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh dua oknum Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yakni -FR dan AK- yang terjerat skandal suap Rp1,340 miliar dalam Pemilu 2024, yang mencuat sekira dua pekan lalu.
Akhirnya, BP2SS melalui M Sigit Muhaimin,SH. MH selaku kuasa khusus dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB), telah melaporkan 2 oknum komisioner Bawaslu OKU tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Jakarta.
Rincian dokumen pengaduan atau dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut sudah berada di DKPP. Ini dibuktikan dengan tanda terima pengaduan dengan Nomor: 080/03/SET-02/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024.
“Ya, laporannya sudah resmi masuk, melalui kuasa khusus kami Sigit Muhaimin MH,” ungkap Ketua DPC BP2SS OKU, Muhammad Aldy Mandaura, kepada portal ini Senin (18/03/24) malam.
Adapun pelanggaran etik yang dilaporkan adalah, kejadian pada Ahad malam tanggal 3 Maret 2024 di kediaman (EY) Nomor 129 RT/RW 03/03 Jalan Pancur Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dimana pada malam itu, terjadi pertemuan antara 2 oknum komisoner Bawaslu OKU -FR dan AK- dengan peserta Pemilu dalam hal ini salah seorang Calon Legislatif (Caleg).
“Intinya, laporan ini adalah keberlanjutan dari dugaan suap Rp1,340 miliar yang diterima 2 oknum komisioner Bawaslu tersebut guna meloloskan Caleg dimaksud,” ungkap Mandau, sapaan singkat Muhammad Aldy Mandaura.
Dalam laporannya, BP2SS OKU melampirkan alat bukti dan saksi yang diambil dari perangkat terkait, yang tentu saja keberlanjutan dari skandal suap Rp1,340 miliar.
“Ditambah lagi ada beberapa korban lain. Cuma memang masih dalam pendalaman. Tapi motifnya sama. Dimana ada caleg lain yang merasa tertipu dan mengadu ke kami,” beber dia lagi.
Lebih lanjut Mandau menginformasikan, bahwa besok pihaknya akan merapat ke sekretariat PB HMI di Jakarta.
“Ada acara disana (PB HMI,red). Yang hadir kabarnya ada Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, termasuk salah satu Komisioner KPU RI Idhan Kholik dan unsur lainnya. Kebetulan ada space untuk berdialog dengan mereka. Dan disitu pula kami akan sampaikan hal ini. Ini bukti keseriusan kami. Dan locus kami tetap soal etik,” paparnya. (Zen/Win)
