( Bagian 4 )
Oleh : Asadi Muhamadiah,SH
Wartawan Harian Umum Suara Nusantara.
Selain pertimbangan wajib Berhenti dari setatus PNS/ASN,tingkat keseriusan Teddy untuk mengambil keputusan maju sebagai calon Bupati pada Pilkada OKU 2024, masih harus di uji dengan kenaikan elektabilitas.
Sisa jabatan sebagai Penjabat Bupati ini terus dimanpaatkanya secara maksimal,tak lain untuk mendulang simpati pada tingkat elektoral sekaligus jadi acuan hasil survey Nasional sebagai pedoman ahir ” Menang atau kalah” jika nanti bertarung.
Menurut Desas desus, sebagai persiapan Teddy ikut maju sebagai Bakal Calon Bupati, pada tatanan birokrasi Pemkab OKU mulai “Diberdayakan”, dari setara Dinas,Camat,Lurah,Kades hingga RT dengan aksi diam diam, orang dekatnya membuat ancang ancang membangun jaringan Tim pemenangan sejak ahir april lalu dengan tujuan menggalang kekuatan.
Setiap kecamatan diminta mengirimkan nama calon petugas pada ” Komando” guna ditunjuk sebagai Tim pemenangan tingkat Kecamatan,Desa sampai tingkat RT, meski pemberi komando ini sadar betul kalau kegiatan itu melanggar konstitusi hingga gerakanya sangat dirahasiakan.
Aksi lain yang tampak belum lama ini Teddy juga melakukan mutasi 500 lebih ASN di jajaran Pemkab OKU,tujuanya juga tak lain terindikasi menggalang dukungan dari jajaran ASN jika dirinya kelak benar benar maju sebagai calon Bupati. Lalu kita simak peluang, seandainya Teddy Ikut dalam bursa Bakal Calon Bupati OKU?. Setiap warga Negara tentunya punya hak mutlak untuk mencalonkan diri atau di calonkan.
Berbekal jabatan Pj Bupati OKU 2 priode ( 2 tahun) Teddy tentu punya peluang besar ikut menjadi kompetitor pada Pilkada OKU 2024 bersama bakal calon lainya. Berkaca dari 4 pilkada langsung sejak tahun 2004 hingga Pilkada tahun 2024 Nopember nanti, pertarungan ini lebih istimewa dan punya perbedaan mendasar bahkan punya warna sendiri . Jika Pilkada OKU tahun 2020 lalu pertama kali sejarahnya calon Bupati OKU berhadapan dengan kotak kosong akibat terjadi aksi borong partai (sisa hanura 3 kursi dari 35 kursi).
Tahun 2024 ini, untuk pertama pula Pj Bupati ikut bertarung jika Teddy maju sebagai bakal calon Bupati. 4 Pilkada sebelumnya seluruh Bupati Incumbent ikut sebagai calon dan semua jadi pemenang. Karena setatus incubent inilah dalam hitungan politik sang calon sangat kuat dengn modal 20% suara dari jumlah penduduk termasuk PNS akan berada di belakangnya tanpa harus berkampanye terlebih dahulu.
Calon Incumbent di nilai masyakarat sudah berjasa selama 5 tahun jabatan, bahkan pada tingkat elektoral Incumben cukup dikenal sebagai figur pemimpin. Hebatnya pula calon Bupati Incumbent masih bisa berkuasa hingga bisa melakukan tekanan secara politik ke arus bawah termasuk jajaran PNS akibat setatus cuti yang diberikan Negara.
Lumrah terjadi kalau calon incumbent rata rata melenggang jadi pemenang,tak lepas modal pencalonan juga di sokong secara “siluman” oleh pihak ketiga. Hingga tak masalah secara finansial saat butuh dana untuk membayar mahar politik parpol pengusung yang selagit.
Sisi lain dikalangan PNS seakan langit menimpa kepala, para pejabat terkait juga masih punya keterikatan pada calon Bupati hingga “Terpaksa Setia” untuk ikut membuat tekanan dalam usaha memenangkan Incumbent,termasuk tekanan sampai ketingkat RT yang paling bawah sekalipun.
Siapa saja berani menentang “Perintah” bersiaplah untuk menerima resiko di berhentikan atau paling ringan menerima sanksi mutasi ke “Sarang Jin” .Itulah sebabnya ditahun 2020 lalu muncul istilah KPK ( Korban Politik Kuryana) yang sempat trend dikalangan Pejabat dan PNS Kabuapten OKU usai pilkada di gelar,sebab tahun nahas ini tak sedikit PNS yang “menangis” karna ada yang terbukti bahkan hanya korban isu jadi “Pembelot ” mendukung gerakan kotak kosong ramai ramai di Eksoduskan bahkan diberhentikan dari setatus PNS oleh Bupati kala itu.
Lantas seandainya Teddy Meilwansyah maju sebagai Pj Bupati OKU apakah bisa mendapat dukungan dari PNS hingga Kepala Desa sampai RT setatusnya akan sama seperti para calon incumbent 4 kali pilkada OKU sebelumnya? Tentu saja akan Berbanding terbalik.
Disaat pencalonan nanti,Teddy tidak lagi punya “gigi” untuk melakukan tekanan secara birokrasi kecuali belas kasihan dari keluarga dan orang orang dekatnya setelah jabatan Pj Bupati OKU di tanggalkan 23 juni 2024.
Sebagi Pj Bupati,tugas Teddy sudah selesai dan kembali sebagai PNS biasa pada Pemerintah Propinsi Sumsel,lalu wajib “Berhenti” dari setatus PNS andai ingin menjadi calon Bupati paling lambat 22 september 2024.
Meski tidak semua PNS bisa dijadikan objek politik sebagai kekuatan dukungan dari jajaran birokrasi yang sudah ditempatkan Teddy selama menjabat. Prediksi kuat dukungan “semu” itu akan bubar berantakan seiring upaya PNS mencari selamat masing masing,hingga tak heran andai nanti terjadi Pejabat,PNS,Camat,Lurah hingga kepala desa secara terang terangan jadi ” Pembelot” mendukung calon lain saat Pilkada berlangsung,terutama orang yang merasa di Korbankan atau tidak diberi ruang oleh Teddy selama menjabat Pj Bupati OKU.
Sisi lain Teddy yang kini sedang menjadi Penjabat (apakah jadi mencalonkan diri atau tidak),terlihat terus berusaha menaikan elektabilitas melalui kegiatan berbau “Pencitraan” terutama kegiatan sosial, sebab harus diakui sesuai investigasi penulis, sebagai Penjabat Bupati keberadaan Teddy pada tingkat elektoral masih butuh kerja keras untuk memenangkan Pilkada.
Apalagi Teddy bukan pemain politik dan dimungkinkan hanya bisa mengandàlkan figur semata saat tampil dikancah Pilkada jika kelak mencalonkan diri, sebab 2 tahun menjabat sebagai Pj Bupati OKU yang akan berhenti ahir juni ini, dari awal sampai ahir jabatan, belum terlihat nyata gagasan seta karya yang akan laku di jual untuk meyakinkan masyàrakat sebagai pemilih.
Baru muncul belakangan ini, program sosial yang dijalankan kelompok masyarakat sahabat Teddy melalui gerakan aksi sosial meringankan beban warga yang sedang sakit. Gerakan ini walau bermanfaat masih belum mampu mendongkrak simpati publik pada tingkat keterkenalan Teddy.Penyebabnya tak lain, program ini dinilai banyak pihak hasil “Menjiplak” program sosial relawan YPN yang sudah memasyarakat selama setahun terahir.
ISU BORONG KURSI PARPOL.
Gembar gembor isu jika Teddy akan melakukan aksi borong partai untuk menghadang calon lain sempat menyeruak jelang tahapan Pilkada dimulai awal bulan ini. Menurut orang yang mengaku dekat, Teddy sangat piawai melakukan loby politik ditingkat pusat dan terlibat langsung dalam aksi borong partai pada Pilkada OKU tahun 2020 lalu.
Entah sengaja di suruh atau tidak oleh yang bersangkutan, hembusan isu aksi borong partai yang akan dilakukan teddy ini sudah sampai ke masyarakat kalangan bawah di tingkat desa. Loby politik yang dilakukan Teddy bisa jadi memang piawai, namun sampai sejauh ini isu itu masih jauh dari kebanaran, terbukti jika belum ada satupun Partai politik yang dipinang Teddy tampak kepermukaan, atau bisa jadi mengandung kebenaran seluruh partai akan dikuasainya hingga menjadi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong.
Semua kemungkinan bisa saja terjadi, namun harus kita pahami jika tersirat minat untuk aksi Borong Partai pada Pilkada 2024 ini bukan perkara mudah bahkan mustahil akan terjadi seperti tahun 2020 walau semua keputusan berada pada DPP Parpol masimg masing.
Untuk mencukupkan perahu politik sebagai sarat pencalonan saja tentu butuh perjuangan berat,selain bakal calon secara teoritis harus mampu meyakinkan kemenangan pada Pengurus Parpol Pusat dengan bukti hasil survey yang diakui secara nasional, juga loby yang mumpuni disertai dengan dukungan finansial yang lebih untuk memboyong kursi emas bertahta berlian 35 anggota dewan DPRD OKU (Bersambung ke bag 5)
