” Selama satu tahun persidangan berlangsung, dengan fakta fakta persidangan, ada dugaan kuat keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu terhadap kasus Fee Pokir DPRD OKU. Hari ini kami bukan hanya bicara tehadap kasus korupsi, akan tetapi bicara tentang penghinaan terhadap rakyat. Untuk itu, Kami minta agar KPK bertindak tegas terhadap kasus pokir untuk ditindak seadil adilnya terhadap proses penegakan hukum, KPK jangan masuk angin” Tegan Mandaura.

Dalam pernyataan sikap nya, FPR mendesak KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pengembangan perkara terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU hingga menetapkan Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebagai tersangka apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, KPK juga diminta memeriksa seluruh pejabat di wilayah Kabupaten OKU guna mengungkap secara terang dugaan “benderang konstruksi perkara” yang disebut berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.

Sejumlah fakta persidangan turut disoroti, di antaranya, dugaan adanya perintah pencairan dana pokir yang diminta anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut juga menyinggung adanya komunikasi antara pejabat daerah dengan pihak tertentu yang diarahkan pada dugaan intervensi kebijakan agar pengalokasian pokir DPRD mengakomodasi kepentingan tertentu.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya perintah kepada kontraktor untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.

Dalam poin lainnya, FPR juga menyoroti dugaan praktik gratifikasi berupa fee proyek yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui perantara kepada kepala daerah.

Bahkan, terdapat pula dugaan permintaan uang yang disebut sebagai gratifikasi THR dari kontraktor dan diserahkan kepada pejabat daerah setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Atas dasar itu, FPR mendesak KPK menelusuri aliran dana dan membekukan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Artikel FPR Minta Segera Tetapkan Bupati OKU Sebagai Tersangka Fee Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel Gelapkan Mobil, Oknum ASN di OKU  Dilaporkan ke Polda Sumsel, Kerugian Capai Rp1,2 Miliar pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel Kepala Dinas Pendidikan Dianggap Tidak Memahami Tugas dan Fungsi DPRD yang Diatur Dalam Konstitusi pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Para pedagang juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang disebut “tidak kalah dahsyat” dibanding kasus pokir di lingkungan pemerintah daerah.

Mereka juga menyoroti dugaan terjadinya Premanisme dan Pungli, pedagang menilai keberadaan oknum tertentu di lingkungan pasar akhir akhir ini telah menciptakan suasana tidak kondusif. Mereka menegaskan bahwa pasar bukan tempat penampungan pengangguran atau praktik premanisme.

Lebih lanjut, mereka juga meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan pungli, perampasan kios, pengerusakan, hingga penyitaan sepihak yang merugikan pedagang.

Mereka juga menolak Perda dan Kebijakan yang dirasa memberatkan. Pedagang menolak keberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 yang dianggap membebani. Mereka bahkan mendesak agar perda tersebut dapat direvisi.

Selain itu, pedagang juga meminta:

Penghapusan denda dan HGU yang baru diberlakukan,Pengembalian hak kios kepada pemilik awal, Transparansi pembayaran retribusi melalui rekening resmi Perumda.

Lebih lanjut mereka meminta Penertiban Internal Perumda. Tak kalah penting, pedagang juga menyoroti profesionalitas petugas Perumda Pasar. Mereka meminta seluruh pegawai menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pedagang berharap, agar Bupati OKU dapat segera memberikan jawaban dan dapat merealisasikan atas tuntutan tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan keadilan.

Kini para pedagang menunggu langkah nyata yang akan diambil oleh  pemerintah daerah.Apakah Bupati OKU mampu untuk merespons cepat tuntutan yang menjadi keresahan dan harapan para pedagang selama ini, wallahualam bissawab.(zen)

Artikel Pasca Unjukrasa Para Pedagang, Kondisi Pasar Lama Kelihatan Lebih Rapi pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Dalam tuntutan nya, para pedagang secara tegas meminta pencopotan Direktur Perumda Pasar OKU beserta jajaran “kroni” yang dianggp sewenang wenang. Tak hanya itu, Kepala Unit Pasar Lama Baturaja juga menjadi sasaran tuntutan pemberhentian.

Aksi ini bukan tanpa alasan. Para pedagang menilai pengelolaan pasar saat ini sarat masalah dan jauh dari prinsip transparansi. Mereka mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap keuangan Perumda Pasar OKU yang diduga bermasalah.

Lebih lanjut, para pedagang secara terbuka menyebut praktik korupsi di tubuh PD Pasar OKU “sama dasyatnya” dengan kasus-kasus besar lain di sektor publik daerah, seperti yang berkaitan dengan dana pokok pikiran (pokir) dan proyek PUPR.

“Kami minta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, turun tangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi, pengerusakan dan pungli di PD Pasar OKU,” demikian salah satu poin tuntutan mereka.

Tak hanya soal korupsi, pedagang juga menyoroti kondisi pasar yang dinilai semakin tidak kondusif. Mereka menegaskan bahwa pasar bukan tempat praktik bagi premanisme atau penampungan pengangguran yang justru meresahkan pelaku usaha.

Kebijakan daerah pun ikut disorot. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi sasaran kritik keras karena dianggap memberatkan pedagang. Mereka bahkan menuntut agar perda tersebut dihapus atau direvisi.

Dalam poin lainnya, pedagang meminta pengembalian hak kepemilikan kios kepada pemilik awal serta penghentian praktik pungutan liar, perampasan, hingga penjualan sepihak kios yang dinilai merugikan.

Isu retribusi juga menjadi perhatian. Para pedagang menuntut agar seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara transparan melalui rekening resmi Perumda Pasar, guna mencegah kebocoran dan praktik tidak sah.

Aksi ini dikoordinatori oleh Nur Happy Erlandri selaku Koordinator Lapangan. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan suara kolektif pedagang yang sudah lama merasa dirugikan.

Para pedagang berharap Bupati OKU segera memberikan respons konkret atas tuntutan tersebut. Mereka juga mengingatkan bahwa konstitusi memberikan ruang perubahan, sehingga kebijakan daerah tidak boleh kebal kritik.

Dari data yang dihimpun portal ini, bahwa surat tuntutan pedagang pasar, ditembuskan kepada Kapolres OKU dan Kapolsek Baturaja Timur.Surat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan di Pasar Lama Baturaja berpotensi melebar ke ranah hukum.

Situasi ini kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(zen)

Artikel Pedagang Desak Bupati OKU Copot Direktur Dan Minta APH Bongkar Dugaan Pengerusakan Dan Pungli di PD Pasar pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Proses Acara Berjalan Khidmat dan Transparan
Kegiatan dipandu langsung oleh Andianto (Aang) dan Yunarso, dua tokoh takmir setempat yang dipercaya memimpin jalannya acara. Pergantian pengurus ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan jamaah, di antaranya Ketua Takmir sebelumnya Burhan, Ali Jabet selaku Plt yang ditunjuk RW 01, Abah Rojak, Jawadiono (Gancelong), Edi, Mulyadi, Parit, Dadang, serta warga Air Gading.

Acara berlangsung dengan tertib, kondusif, dan penuh semangat kekeluargaan. Tidak hanya para sesepuh dan tokoh masyarakat, para ketua RT setempat pun hadir, yakni RT 01 Asep, RT 16 Romli Salik, serta RT 17 Mulyadi (Waras). Hadir pula para remaja masjid Talang Bandung serta ibu-ibu jamaah yang ikut memeriahkan suasana.

Tujuh Calon Disaring melalui Musyawarah
Selepas salat Isya, jamaah berkumpul untuk mengikuti proses pemilihan pengurus baru. Tahun ini terdapat tujuh nama calon ketua yang diajukan oleh jamaah. Melalui proses musyawarah yang terbuka dan disaksikan langsung oleh sekitar 70 jamaah, akhirnya disepakati bahwa Pahrudin (Dadang) menjadi sosok yang dinilai paling layak memimpin Masjid AL ANSOR H.A untuk periode 2026–2028.

Penetapan ini dilakukan secara demokratis dan transparan, mencerminkan tradisi musyawarah mufakat yang telah lama dijaga oleh jamaah masjid.

Sambutan Ketua Terpilih
Dalam sambutannya usai dinyatakan terpilih, Pahrudin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah besar yang diberikan oleh jamaah. Ia berkomitmen untuk merangkul seluruh lapisan jamaah demi kemajuan masjid.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Semoga dengan kebersamaan, kita dapat memajukan Masjid AL ANSOR H.A. Saya berharap seluruh jamaah tetap kompak, saling memberi saran, dan terus menjaga kerukunan antar pengurus maupun jamaah,” ujar Pahrudin.

Akhir Masa Jabatan burhan setelah Puluhan Tahun Mengabdi
Dengan terpilihnya Pahrudin, maka secara resmi ia menggantikan burhan , tokoh yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun sebagai Ketua Takmir Masjid AL ANSOR H.A. Pergantian ini menjadi momen penyegaran organisasi sekaligus harapan baru bagi jamaah dalam meningkatkan pelayanan ibadah serta kegiatan keagamaan di masa mendatang.

Harapan Jamaah untuk Kepengurusan Baru
Para jamaah berharap kepengurusan baru mampu meneruskan tradisi baik yang telah dibangun, sekaligus menghadirkan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Kebersamaan antara pengurus, tokoh masyarakat, dan warga diharapkan terus terjaga agar Masjid AL ANSOR H.A semakin maju dan menjadi pusat kegiatan keislaman yang lebih hidup.(yop)

Artikel PAHRUDIN TERPILIH SEBAGAI KETUA TAKMIR MASJID AL ANSOR H. A PERIODE 2026-2028 pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Sebab, rekam jejak Doni tercatat pernah menjadi terpidana kasus penipuan dengan hukuman satu tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 399/Pid.B/2016/PN BTA, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Publik menilai bahwa jabatan camat di Baturaja Timur yang merupakan pusat urat nadi pemerintahan yang seharusnya diisi oleh pejabat dengan rekam jejak bersih dan memenuhi unsur integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk menelusuri posisi resmi pemerintah daerah, portal ini mendatangi Inspektorat Kabupaten OKU dan bertemu langsung dengan Inspektur, H. Absan, SE., MM. Namun, Absan memilih berhati-hati dan tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya apakah mantan terpidana dapat diangkat menjadi camat.

“Kita tidak bisa serta merta. Kita punya tim pembinaan kepegawaian. Nanti akan kita koordinasikan, jadi belum bisa dijawab sekarang. Kita kan belum lihat datanya, apalagi kasusnya tahun 2016,” kata Absan.

Saat dimintai tanggapan terkait etika penempatan pejabat dengan rekam jejak kriminal, Absan kembali menahan komentar.

“Kita lihat dulu putusannya apa. Nanti saya konsultasi dulu ke BKPSDM. Dak bisa kita langsung. Belum bisa nyimpulkan, jadi belum tahu,” ujarnya sambil menegaskan dirinya baru saja menjabat.

Padahal, menurut berbagai regulasi dan kajian etik ASN yang telah dihimpun, seorang mantan terpidan, terutama dalam kasus penipuan, tidak memenuhi syarat integritas untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan daerah.

Secara prinsip, mantan terpidana dapat diberhentikan dari status PNS dan tidak direkomendasikan kembali menduduki jabatan publik yang menuntut integritas tinggi, meskipun detail teknisnya tidak diatur secara spesifik.

Lalu bagaimana Doni bisa lolos?
Bisik-bisik internal Pemkab OKU menyebutkan bahwa yang bersangkutan “pernah diselamatkan” dalam proses kepegawaian masa lalu. Informasi ini kembali mencuat setelah Doni dilantik oleh Bupati OKU pada Jumat (14/11/2025), berdasarkan Keputusan Bupati OKU Nomor 800.1.3.3/599/KPTS/XLII/III/2025.

Jabatan yang diterimanya bukan sekadar posisi administratif, tetapi jabatan prestisius, yang biasanya diberikan kepada pejabat dengan rekam jejak tanpa cacat.

Publik masih ingat satu hal, rekam jejak Doni yang sempat menyeret namanya dalam kasus penipuan hingga dirinya dijatuhi hukuman penjara.(zen)

Artikel EKS TERPIDANA DIANGKAT JADI CAMAT, INSPEKTORAT BERKILAH SOAL MEKANISME ETIK DAN DISIPLIN pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel WARGA KURUP PROTES PENCEMARAN SUNGAI, DESAK PEMERINTAH SEGERA BERTINDAK  pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Webinar yang dipandu mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Mila Sari, diikuti puluhan peserta dari unsur mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang menaruh perhatian pada isu demokrasi dan kepemiluan.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UNBARA, Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., dalam pembukaannya menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural. Ia mengingatkan perlunya pergeseran menuju demokrasi substantif yang memberi ruang bagi keadilan, perlindungan hak warga negara, serta proses politik yang benar-benar mencerminkan kepentingan publik.

“Integritas pemilu adalah pondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang substantif,” ujar Yahnu. “Tanpa proses pemilu yang bersih, akuntabel, dan bebas intervensi, kebijakan yang dihasilkan berpotensi jauh dari aspirasi rakyat.”

Sementara itu, Komisioner KPU OKU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Mario Restu Prayogi, S.T., menggarisbawahi bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja sendirian. Ia menilai pendidikan publik dan partisipasi masyarakat merupakan elemen vital dalam merawat integritas pemilu.

“Partisipasi masyarakat adalah mata dan telinga kita di lapangan,” ujar Mario. “Melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan hadir sebagai subjek yang kritis dan proaktif, sehingga potensi pelanggaran dapat di minimalisasi sejak dini.”

Dalam kesempatan itu pula, praktisi hukum sekaligus dosen STIH Baturaja, Adv. Ona Saputri, S.H., M.H., M.Kn. menegaskan, bahwa advokasi hukum merupakan jaring pengaman terakhir bagi keadilan pemilu.

“Penegakan hukum pemilu harus tegas, transparan, dan tidak diskriminatif,” ujar Ona. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan kalangan praktisi hukum diperlukan untuk memastikan setiap sengketa dan pelanggaran ditangani sesuai mekanisme yang sah, bebas dari intervensi politik.

Melalui webinar ini, ILPEM UNBARA menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai ruang kajian kritis di Sumatera Selatan—menghasilkan diskursus akademik yang relevan serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

UNBARA mendorong mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk tampil sebagai generasi muda yang sadar politik, kritis, dan proaktif. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mengawal nilai integritas, keadilan, dan partisipasi publik dalam dinamika demokrasi daerah.

Webinar ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. ILPEM UNBARA memastikan kegiatan serupa akan terus digelar sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, khususnya pada ranah politik lokal dan pemerintahan.(zen)

Artikel UNBARA DORONG INTEGRITAS PEMILU LOKAL LEWAT WEBINAR ILMIAH PRODI ILMU PEMERINTAHAN pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Ketua FPR OKU, Zikirullah, menilai rapat yang berlangsung di ruang pertemuan kantor Perumda Tirta Raja tak menghasilkan kesimpulan yang jelas. Lebih jauh, ia menyebut forum tersebut “tak ubahnya paparan direksi di depan pemegang saham”, bukan wadah partisipatif yang menghadirkan suara pelanggan.

“Forum itu tidak memberikan ruang dialog memadai, tidak transparan dalam penyajian data, dan tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Zikirullah di Baturaja, Jumat (14/11/2025).

FPR menilai rencana kenaikan tarif air minum tidak dapat dibahas tanpa lebih dulu membuka laporan keuangan perusahaan, melakukan audit kinerja, serta menuntaskan persoalan pelayanan seperti kualitas air, kontinuitas suplai, dan tingginya keluhan teknis di sejumlah wilayah.

Zikirullah juga menyinggung Pemerintah Kabupaten OKU yang dianggap tidak menjalankan ketentuan Permendagri No. 21 Tahun 2020 terkait tata cara penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah. Menurutnya, pertemuan yang digelar tidak melahirkan kesimpulan objektif.

“Pertemuan hari ini seperti upaya menggiring agar kenaikan tarif tetap berjalan. Kami yang hadir seolah hanya diminta mengamini keputusan itu,” ujarnya.

FPR bersama Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menyatakan akan terus mengawal proses evaluasi tarif tersebut. Apabila aspirasi masyarakat tetap diabaikan, kedua organisasi menegaskan siap menempuh langkah hukum dengan membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Rakyat berhak memperoleh layanan air bersih yang bermutu tanpa dibebani kebijakan tarif yang tidak jelas dasar pertimbangannya,” kata Zikirullah. Ia menegaskan FPR akan tetap berada di garis depan untuk memastikan kebijakan publik tidak merugikan masyarakat, terutama dalam sektor layanan dasar seperti air minum.

Dalam rapat tersebut hadir Asisten II Setda OKU, Hasan HD (Sekretaris Dewan Pengawas) yang juga pernah menjabat Plt Direktur Perumda Tirta Raja sekaligus anggota Panitia Seleksi Calon Direktur. nampak pula Direktur Perumda Tirta Raja, Bertho Darmo Poedjo Asmanto, turut hadir memberikan paparan.

Ruang pertemuan tampak ditata cukup mewah dengan dekorasi bernuansa merah putih, meja bundar, serta mendengarkan sambutan dari Asisten II sebelum Direktur PDAM Tirta Raja menyampaikan paparan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah rencana penyesuaian tarif.

Menurut FPR, format acara yang lebih dominan berisi pemaparan manajemen mempertegas kesan bahwa forum tersebut bukan konsultasi publik yang memberikan ruang kritik, melainkan presentasi internal perusahaan. (zen)

Artikel FPR KRITIK KONSULTASI PUBLIK EVALUASI TARIF AIR MINUM: “LEBIH MIRIP PAPARAN PEMEGANG SAHAM” pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.