Ketua PWI Sumsel Kurnaidi ST menyampaikan rasa bangganya atas undangan tersebut. Ia menilai hal ini sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan kiprah PWI Sumsel di tingkat nasional.

“Ini bukan hanya undangan biasa. Bagi saya, ini adalah bukti bahwa kepemimpinan saya bersama jajaran di PWI Sumsel diakui secara resmi oleh PWI Pusat,” ujar Kurnaidi di Palembang, Jumat (8/8/2025).

Kongres PWI 2025 dijadwalkan akan membahas berbagai agenda penting, termasuk pemilihan Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030, evaluasi program kerja, serta penguatan peran pers dalam mendukung pembangunan nasional.

Kurnaidi menegaskan bahwa PWI Sumsel akan mengirimkan delegasi resmi yang terdiri dari pengurus dan perwakilan anggota. Ia berharap momen kongres menjadi ajang mempererat solidaritas antarwartawan serta memperjuangkan kepentingan organisasi secara nasional.

“Kami akan membawa aspirasi dari wartawan Sumsel untuk dibahas di tingkat pusat. Kongres ini bukan hanya soal pemilihan ketua umum, tapi juga menyangkut masa depan dunia pers Indonesia,” tambahnya.

PWI Sumsel di bawah kepemimpinan Kurnaidi selama ini aktif menggelar kegiatan keagamaan, pelatihan jurnalistik, bimtek kode etik, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Dengan hadirnya undangan kongres, ia meyakini posisi PWI Sumsel akan semakin kuat dalam kancah nasional. (red)

Artikel PWI SUMSEL TERIMA UNDANGAN KONGRES 2025, KETUA KURNAIDI ST: ALHAMDULILLAH KEPEMIMPINAN SAYA DIAKUI pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Berdasarkan hasil RDP, DPRD Komisi III, OPD SATPOL PP, DPTSP, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten OKU bulan lalu, empat tempat hiburan malam yang menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran tersebut, adalah pelaku industri hiburan malam diduga tidak menyetorkan pajak hiburan sebesar 40%. Padahal, keberadaan mereka secara langsung memanfaatkan ruang publik dan berdampak sosial terhadap lingkungan sekitar.

” Ini bukan soal moral semata, tetapi tentang ketaatan dalam menjalankan aturan, mengapa industri hiburan malam dibiarkan bertahun-tahun melanggar aturan perda tersebut, saya menilai pemerintah daerah telah dihina oleh para pengusaha, serta lemahnya pengawasan pemerintah selama ini. Dinas terkait telah menciptakan ketimpangan dan berpotensi telah terjadi kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemerintah daerah seharusnya aktif memastikan bahwa setiap pelaku usaha hiburan malam mematuhi ketentuan Perda 03 tahun 2023 sebagai hukum positif, termasuk kewajiban membayar pajak hiburan sebesar 40%,” tegas Muhammad Aldi Mandura.

Mandura menambahkan, menurutnya, berdasarkan RDP, pada hai rabu, 23 juli 2025. Bukan hanya melanggar, tapi PAD yang disumbang dari tempat-tempat tersebut juga minim sekali. Bahkan dirasa tidak masuk akal. Rata-rata hanya menyumbang PAD Rp 5-6 juta perbulan. Artinya jika kita simulasikan PAD Kab. Ogan Komering ulu hanya mendapat Rp 60 juta Rupiah dalam satu tahunya,” Terang Mandau panggilan akrabnya.

Padahal menurut mandau, pajak 40% itu dibebankan kepada konsumen alias tidak memberatkan pelaku industri. Orang dengan sadar ketika datang ke tempat industri tersebut maka segala transaksi akan ditambahkan dengan pajak 40%, satu contoh apabila harga air mineral di warung dengan harga Rp.5000 maka ketika konsumen membeli air mineral tersebut di tempat industri hiburan malam akan membayar seharga Rp.7.000 (in pajak 40%), ungkapnya.

Hal senada di sampaikan Handika Marino aktivis muda sekaligus Koordinator Fron Perlawanan Rakyat Wilayah Kabupaten OKU, menurut dia, seharusnya tempat hiburan malam itu bisa menyumbang PAD Kabupaten OKU, seharusnya pelaku usaha membayar pajak lebih dari itu. Jikalau pendapat mereka besar sesuai dengan regulasi PERDA yang berlaku.

Dirinya juga mempertanyakan transparansi sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang selama ini dilakukan dinas terkait.

“Kami mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh pelaku usaha hiburan malam di OKU. Jika terbukti lalai, maka sanksi tegas harus dijatuhkan, termasuk penutupan izin usahausaha,” pintanya.

Menurut Marino, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah memanggil pemilik usaha hiburan malam seperti Mang Cipit I & II Karaoke, Royal Joker Karaoke, HY Karaoke, dan Lucky Karaoke pada 4 – 5 Agustus 2025.
Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut Laporan Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor 900.1.13.1/483/B/XLI/2025 yang diterbitkan Bapenda pada 21 Juli 2025, serta hasil pengawasan pada 12 Juli 2025 bersama DPRD Komisi III, Satpol PP, dan dinas teknis lainnya.

Marino menambahkan, menutnya, berita yang viral dibeberapa media bahwa, Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Rudhy Parhusip, menegaskan bahwa sesuai Perda Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hiburan sebesar 40% wajib diterapkan kepada konsumen.

Dianmenekankan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten OKU untuk menghitung ulang atas kerugian negara yang telah tejadi selama bertahun-tahun di kabupaten OKU.

“Jangan sampai komitmen untuk meningkatkan PAD tersebut, hanya sebatas acara ceremonial tanpa diiringi oleh praktek yang berimbang, kami apresiasi langkah Kejaksaan Negeri OKU atas pemanggilan pelaku industri hiburan malam dan kami akan kawal sampai tuntas mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir terkait issue ini, jangan sampai opini masyarakat semakin berkembang bahwa adanya setoran gelap yang dilakukan oleh pelaku industri ini kepada pemerintah daerah sehingga bisnis ini bisa melanggeng bebas meskipun melanggar regulasi yang ada, bila 7 X 24 jam tidak ada pernyataan tegas dari pelaku industri maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam penegakan aturan perda 03 tahun 2023, maka kami akan meminta elemen masyarakat, awak media, dan DPRD Kabupaten OKU untuk melakukan Rapat dengar pendapat (RDP) membuat kesimpulan sehingga kami akan melakukam upaya hukum sesuai aturan yang berlaku,” Tutupnya. (zen)

Artikel PAJAK HIBURAN MALAM DI OKU TERINDIKASI KUAT TELAH TERJADI KEBOCORAN HINGGA ABAIKAN PERDA PAJAK DAERAH, PEMERINTAH HARUS BERTINDAK TEGAS pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Hal ini diungkap Sampurna, selaku Ketua DPD LSM Geram Banten, OKU Sumsel, Jumat (15/11/24).

Dia perlu menyampaikan hal ini dalam rangka menjawab rumor di grup whatsapp yang menyebut bahwa Pemkab OKU sudah menanggung KIS seluruh masyarakat OKU.

“Kalau yang sudah dibayar pemerintah tidak saya komentari. Namun yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak seluruh warga punya KIS. Saya bicara fakta dan apa adanya,” ungkap Sampurna. 

Koordinator Relawan YPN YESS Bidang Kesehatan, tahu persis hal ini dikarenakan dirinya nyaris tiap hari mengurusi warga yang ingin membuat KIS.

Bahkan di rumahnya sendiri, berkas-berkas usulan warga yang meminta tolong kepadanya untuk dibikinkan KIS sampai menumpuk.

“Saya ngurus KIS dari bawah, dari yang tidak ada apa-apa. Mereka yang mengantarkan berkas ke rumah. Bukan kami yang sengaja keliling. Makanya saya angkat bicara kalau ada yang bilang seluruh masyarakat sudah didaftarkan BPJS atau KIS. Karena setiap hari saya bawa pasien yang belum memiliki KIS atau tanggungan BPJS. Lalu saya mengunakan program Sumsel Berkat dengan beberapa presedur persyaratan,” terangnya.

Jikalau rumor tersebut benar bahwa semua warga sudah ditanggung, lalu pertanyaannya kata Sampurnya, kenapa masih banyak masyarakat yang belum punya KIS?

Kenapa pula, tanya Sampurna,Dinkes Oku membuka pelayanan Sumsel berkat bertempat di RSUD masih menyiapkan pelayanan Sumsel Berkat?

“Jadi jangan mengklaim sesuatu yang tidak sesuai fakta!. Kami di lapangan ini mondar mandir berjuang untuk jemput pasien sambil ngurusi Sumsel Berkat-nya dengan beberapa syarat,” cetusnya.

Dan untuk dapat lolos dalam program Sumsel Berkat pun kata Sampurna, tidak secepat membalik telapak tangan. Mesti menunggu persetujuan.

“Bahkan tak jarang saya neken perjanjian. Jika Sumsel Berkat tak tembus, maka saya yang bertanggung jawab membayar umum biaya pasien yang saya bawa,” ungkapnya.

Singkatnya, ditegaskan Sampurna, berhentilah menghembuskan isu bahwa seolah-olah Pemkab OKU sudah menanggung semua KIS dan BPJS warga di OKU.

“Apalagi, ada rumor dihembuskan bahwa warga OKU sudah semuanya didaftarkan semua ke BPJS, dan tinggal mendatangi layanan kesehatan untuk dicetakkan kartu BPJSnya. Ini pembodohan!,” cetusnya.

Dan fakta tambahan pula, sambung Sampurna, bahwa yang sudah punya BPJS atau KIS saja, tidak bisa berobat hanya dengan KTP saja. Tetap harus ada dasar lain. Seperti KK.

“Saya bukan setahun dua tahun ini ngurus hal ini. Omong kosong kalau berobat bisa pakai KTP saja. Yang bilang begini orang teknisnya lho,” tandasnya.

Untuk diketahui, bahwa KIS merupakan sebuah program yang dikelola oleh BPJS yang diperuntukkan kepada golongan masyarakat tertentu.

KIS ditujukan bagi masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan fakir miskin dan tidak mampu.

Namun, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan KIS. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima KIS.

Pastinya, KIS dan BPJS Kesehatan memberikan manfaat kesehatan yang sama bagi masyarakat Indonesia.
Hal yang membedakan adalah kepesertaannya. Apabila KIS PBI iurannya dibayarkan oleh pemerintah, lain halnya dengan KIS Non-PBI yang iurannya dibebankan pada masing-masing peserta.
Sedangkan Sumsel Berkat, merupakan program Pemprov Sumsel di zaman Gubernur Herman Deru, sebagai langkah dalam menyamaratakan semua layanan kesehatan dengan tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat. (Win/Yop)

Artikel JANGAN KLAIM SESUATU YANG TIDAK SESUAI FAKTA!! APALAGI SOAL KIS pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Bahkan, pihak-pihak terkait sudah dipanggil Bawaslu OKU untuk dimintai klarifikasi, pada Jumat petang (6/9/24).

Ada empat orang yang jadi fokus Bawaslu untuk dimintai klarifikasi. Yakni Kepala Badan Ketahanan Pangan, Slamet Riyadi. Kepala Dinas Pariwisata, Alfarizi. Kepala Desa Lubuk Batang Lama, Jus Imani. Dan Sekda OKU, Dharmawan Irianto.
Menurut Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap klarifikasi tersebut.
“Hari ini Bawaslu sudah memanggil beberapa pihak terkait perihal isu netralitas ASN di acara itu (grasstrack).

Sekarang kami sedang melakukan pendalaman terhadap klarifikasi ini,” ujar Yudi Risandi, dalam gelaran konferensi pers, petang (06/09/24).

Nah, rupanya pemberitaan-pemberitaan media itulah yang ternyata dijadikan pintu masuk, atau dasar temuan bagi Bawaslu untuk meminta klarifikasi dan melakukan kajian kepada pihak-pihak terkait seperti disebut diatas.

Dan disitu, kata Yudi, Bawaslu OKU menggunakan Perbawaslu No 8 tahun 2022.

“Itu temuan. Kalau temuan, kan bisa langsung dari Bawaslu. Dan ini kami dapati dari beberapa pemberitaan di media. Dari situ kita membaca, melihat dan mencoba melakukan klarifikasi. Apakah benar itu melanggar netralitas ASN atau tidak. Artinya mekanisme ini sudah kami tempuh,” sebutnya.

Karena itu, Bawaslu OKU berharap kepada rekan-rekan media, untuk bersabar menunggu hasil pendalaman tersebut.

“Besok kita masih ada klarifikasi lagi terhadap satu Lembaga. Hari ini, kami belum bisa menyimpulkan apakah ini ada kaitannya dengan netralitas ASN atau tidak. Belum sampai kesitu,” tandasnya.

Langkah yang dilakukan Bawaslu OKU ini ternyata dinilai ‘agak laen’ oleh Arif Awlan, praktisi hukum yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Peradi OKU Raya.

Menurut Arif, jika Bawaslu OKU menggunakan rujukan Perbawaslu No 8 Tahun 2022, itu salah!. Sebab Perbawaslu tersebut bukan mengatur soal netralitas ASN.

Perbawaslu 8 itu kata dia, mengatur mengenai penyelesaian dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Calon.

“Harusnya Bawaslu menggunakan Perbawaslu No 7 tahun 2022 tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Disitu tahapannya jelas,” cetus dia.
Kemudian jika bicara soal temuan, ini juga menurut Arif, agak aneh. Mestinya awaslu melakukan kajian dulu, pleno, baru kemudian klarifikasi.

“Lah sekarang mereka terbalik. Melakukan klarifikasi dulu, baru mengkaji. Lantas mana temuannya?,” sebutnya.

Kemudian, jika temuan yang ditemukan Bawaslu berdasarkan berita, itu pun tidak masuk dalam pasal 2 Bab II soal TEMUAN.

“Sumbernya mestinya dari laporan masyarakat atau dari pengamatan dan penelitian langsung dari mereka sendiri. Nah kalau ranah berita, itu tidak masuk untuk dijadikan dasar temuan,” ujar Arif.

Dijelaskan Arif, bahwa Temuan dan Laporan itu jelas berbada. Kalau temuan, itu murni dari Bawaslu dan perangkatnya. Sedangkan laporan, itu dari orang lain.

Kemudian jika Bawaslu menyeret soal isu netralitas, yang jadi pertanyaan adalah, bahwa para pihak yang dipanggil itu berpihak kepada siapa? Sebab, pada saat para pihak tersebut menghadiri acara grasstrack di Lubuk Batang Lama, belum ada pasangan calon (paslon).

“Karena belum ada calon, lantas mereka (para pihak) berpihak pada siapa? Sementara acara itu murni acara Karang Taruna memeriahkan 17-an. Jadi, ini konyol. Kok mau Bawaslu melakukan klarifikasi itu dengan resiko sebuah kebodohan. Bahkan ada pertanyaan balik, ada apa dibalik klarifikasi itu?,” cetus Arif lagi.

Maka Arif Awlan pun berpendapat, bahwa yang dilakukan Bawaslu hari ini adalah sesuatu yang tidak murni dari pelaksanaan tupoksi-nya.

“Media tidak bisa jadi bobot temuan. Untuk apa kalau punya struktur sampai PTPS kalau rujukan Bawaslu hanya media. Kapan pada waktunya media jadi bukti?,” katanya.

“Dan ingat, di saat kejadian, belum ada paslon mendaftar. Lantas sekali lagi saya bertanya, para pihak yang dimintai klarifikasi oleh Bawaslu itu berpihak kepada siapa?,” demikian Arif.(***)

Artikel KLARIFIKASI TERHADAP 4 PEJABAT OKU, ARIF AWLAN : JIKA BAWASLU OKU MENGGUNAKAN RUJUKAN PERBAWASLU NO. 8 TAHUN 2022 ITU SALAH! pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Ketua DPD Banten Desmon J Mahesa mengatakan, Prabowo secara khusus meresmikan rumah partai Gerindra Banten yang baru.

Prabowo juga dijadwalkan menyapa partai koalisi, relawan dan masyarakat Banten.

“Hari ini Pak Prabowo datang dalam rangka meresmikan DPD partai, kedua akan ke rumah aspirasi saya di Ciwaru dalam rangka menyapa masyarakat,” kata Desmon singkat di Jalan Serang-Pandeglang, Banten, Sabtu (16/3/2019).

Prabowo langsung memberikan tumpeng ke salah satu tokoh Banten Buya Humaid Tanara sebagai prosesi peresmian. Ia juga menandatangani prasasti gedung DPD Gerindra.

Artikel Prabowo Resmikan Kantor DPD Gerindra di Banten pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa?

Pertanyaan itu hingga Pollycarpus akhirnya bebas tahun ini pun belum terjawab. Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mengambil tindakan.

“Kembali kami menegaskan negara belum mampu membongkar konspirasi dalam kejahatan ini.

Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti,” ujar salah satu aktivis HAM dari Kontras, Yati Andriani, di Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Artikel 14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

“Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, Tim SAR Bandung akhirnya dapat menemukan korban.

Ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Humas Kantor SAR Bandung Joshua Banjarnahor via pesan singkat, Sabtu (16/3/2019).

Nelayan berusia 45 tahun asal Garut ini dilaporkan hilang di pesisir Pantai Cipalawah, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Kamis (14/3).

Kapolsek Cibalong AKP Ridwan Tampubolon menyebutkan Maulana menghilang saat hendak mencari ikan dengan cara menyelam di pantai menggunakan busur panah.

Artikel 2 Hari Hilang, Nelayan Tewas Mengambang di Pantai Cipalawah Garut pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Sedikitnya 60 orang warga dari Kelurahan Tanjung Priok, Pademangan Barat, Sungai Bambu, dan Warakas Jakarta Utara turut terlibat dalam kegiatan ini.

“Program padat karya yang dilaksanakan di berbagai kantor Distrik Navigasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok ini dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun secara swakelola,” kata Direktur Kenavigasian, Basar Antonius dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019).

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan padat karya tersebut di halaman Kantor Disnav Kelas I Tanjung Priok, Jakarta.

Menurut Basar, kegiatan padat karya seperti ini dapat membuat lingkungan kerja yang bersih dan nyaman bagi para pegawai Disnav Tanjung Priok.

Artikel Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

“Itu tindakan tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019).

Lukman mengatakan aksi terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran agama apa pun. Jadi, menurutnya, penembakan terhadap jemaah di dua Masjid di Selandia Baru adalah aksi pengecut dan tak bertanggung jawab.

Dia mengajak seluruh umat beragam untuk menahan diri dan meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga bekerja keras mencari kabar perkembangan kondisi di Selandia Baru, termasuk memastikan kondisi keamanan warga negara Indonesia.

Dia juga meminta seluruh warga tidak menyebarkan video aksi penembakan yang dilakukan pelaku.

Artikel Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan! pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.