Artikel KPK Buka Peluang Pengembangan Kasus Pokir DPRD OKU Usai Vonis Robi dan Parwanto pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

” Selama satu tahun persidangan berlangsung, dengan fakta fakta persidangan, ada dugaan kuat keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu terhadap kasus Fee Pokir DPRD OKU. Hari ini kami bukan hanya bicara tehadap kasus korupsi, akan tetapi bicara tentang penghinaan terhadap rakyat. Untuk itu, Kami minta agar KPK bertindak tegas terhadap kasus pokir untuk ditindak seadil adilnya terhadap proses penegakan hukum, KPK jangan masuk angin” Tegan Mandaura.

Dalam pernyataan sikap nya, FPR mendesak KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pengembangan perkara terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU hingga menetapkan Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebagai tersangka apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, KPK juga diminta memeriksa seluruh pejabat di wilayah Kabupaten OKU guna mengungkap secara terang dugaan “benderang konstruksi perkara” yang disebut berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.

Sejumlah fakta persidangan turut disoroti, di antaranya, dugaan adanya perintah pencairan dana pokir yang diminta anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut juga menyinggung adanya komunikasi antara pejabat daerah dengan pihak tertentu yang diarahkan pada dugaan intervensi kebijakan agar pengalokasian pokir DPRD mengakomodasi kepentingan tertentu.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya perintah kepada kontraktor untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.

Dalam poin lainnya, FPR juga menyoroti dugaan praktik gratifikasi berupa fee proyek yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui perantara kepada kepala daerah.

Bahkan, terdapat pula dugaan permintaan uang yang disebut sebagai gratifikasi THR dari kontraktor dan diserahkan kepada pejabat daerah setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Atas dasar itu, FPR mendesak KPK menelusuri aliran dana dan membekukan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Artikel FPR Minta Segera Tetapkan Bupati OKU Sebagai Tersangka Fee Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel Gelapkan Mobil, Oknum ASN di OKU  Dilaporkan ke Polda Sumsel, Kerugian Capai Rp1,2 Miliar pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Para pedagang juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang disebut “tidak kalah dahsyat” dibanding kasus pokir di lingkungan pemerintah daerah.

Mereka juga menyoroti dugaan terjadinya Premanisme dan Pungli, pedagang menilai keberadaan oknum tertentu di lingkungan pasar akhir akhir ini telah menciptakan suasana tidak kondusif. Mereka menegaskan bahwa pasar bukan tempat penampungan pengangguran atau praktik premanisme.

Lebih lanjut, mereka juga meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan pungli, perampasan kios, pengerusakan, hingga penyitaan sepihak yang merugikan pedagang.

Mereka juga menolak Perda dan Kebijakan yang dirasa memberatkan. Pedagang menolak keberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 yang dianggap membebani. Mereka bahkan mendesak agar perda tersebut dapat direvisi.

Selain itu, pedagang juga meminta:

Penghapusan denda dan HGU yang baru diberlakukan,Pengembalian hak kios kepada pemilik awal, Transparansi pembayaran retribusi melalui rekening resmi Perumda.

Lebih lanjut mereka meminta Penertiban Internal Perumda. Tak kalah penting, pedagang juga menyoroti profesionalitas petugas Perumda Pasar. Mereka meminta seluruh pegawai menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pedagang berharap, agar Bupati OKU dapat segera memberikan jawaban dan dapat merealisasikan atas tuntutan tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan keadilan.

Kini para pedagang menunggu langkah nyata yang akan diambil oleh  pemerintah daerah.Apakah Bupati OKU mampu untuk merespons cepat tuntutan yang menjadi keresahan dan harapan para pedagang selama ini, wallahualam bissawab.(zen)

Artikel Pasca Unjukrasa Para Pedagang, Kondisi Pasar Lama Kelihatan Lebih Rapi pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel FPR DESAK KPK, SEGERA TETAPKAN BUPATI OKU SEBAGAI TERSANGKA pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Ia juga menyinggung dugaan kedekatan keluarga antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Bupati OKU Teddy Meilwansyah. Menurutnya, hubungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

Artikel FPR: Jangan Sampai Ada Intervensi Mendagri dalam Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

” Kasus ini sudah berjalan hampir satu tahun lamanya, Fakta persidangan sampai hari ini sudah sangat jelas dan terang benderang, akan tetapi, kenapa aktor intelektual nya belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap KPK masih tetap dapat menjaga integritasnya,”kata Zikirullah.

FPR meyakini, Bupati OKU diduga kuat adalah aktor intelektual dibalik kasus pokir DPRD OKU.

” Saksi saksi dan termasuk saksi ahli sudah dihadirkan, akan tetapi kenapa ketika Bupati OKU yang menjadi saksi di persidangan, Jaksa KPK justru tidak terlalu gencar, secara pisikologi kami menilai Jaksa KPK masuk angin, kami mengindikasikan ini ada tekanan dari pihak luar, yang diduga Bupati OKU adalah keponakan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait desakan tersebut. Namun, publik kini menanti langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap dugaan korupsi yang dinilai melibatkan jejaring kekuasaan di Kabupaten OKU. (zen)

Artikel FPR: Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Jaksa KPK jangan sampai masuk angin, hingga tidak bekerja secara profesional terkait kasus OTT KPK di Kabupaten OKU. Hal itu disaipaikan Muhamad Aldi Mandaura saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palembang kelas 1.A Khusus, Selasa (21/04/26).

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Jaksa KPK agar segera menetapkan tersangka aktor Intelektual dibalik kasus OTT pokir OKU yang telah menyeret beberapa tersangka kedalam jeruji besi. Menurut Mandura, rakyat OKU butuh keadilan. Dari pantauan media ini, terlihat FPR membentangkan sepanduk yang bertuliskan jangan sampai Jaksa KPK masuk angin dan segera memproses sampai aktor intelektual.

Pihaknya juga meminta, penanganan kasus OTT KPK di kabupaten OKU harus dilakukan secara serius, profesional, serta bebas dari intervensi pihak manapun. Mereka juga mendesak jaksa KPK agar segera menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat sebagai tersangka, termasuk pejabat daerah, berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai hukum yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara independen, transparan, dan tidak tebang pilih,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Mereka juga meminta KPK membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Desakan ini didasarkan pada sejumlah fakta persidangan yang dinilai mengindikasikan adanya praktik korupsi yang terstruktur.

Beberapa poin yang disoroti antara lain dugaan adanya perintah pencairan dana Pokir oleh anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai aturan.

Selain itu, terdapat indikasi komunikasi antara pejabat daerah dan pihak tertentu yang mengarah pada intervensi kebijakan pengalokasian anggaran.

Tak hanya itu, dalam fakta persidangan juga disebutkan adanya dugaan perintah kepada pihak tertentu untuk menghubungi kontraktor guna melakukan transfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.

Dugaan praktik gratifikasi berupa “fee proyek” yang dilakukan secara berulang dan sistematis juga menjadi sorotan.

Lebih lanjut, organisasi tersebut mengungkap adanya dugaan permintaan uang yang dikemas sebagai tunjangan hari raya (THR) dari kontraktor kepada pejabat daerah pascapelantikan kepala daerah terpilih.

Sementara itu, Zikirullah mengatakan, dirinya berharap, hendaknya KPK dapat bekerja secara propisional, jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap kasus OTT Pokir OKU.

” Uang muka Pokir tidak akan cair serta tidak akan terjadi tindak pidana korupsi, tanpa adanya  arahan dari Teddy Meilwansyah selaku Bupati OKU Kepada Setiawan (Kepala BKAD OKU), dan hal tersebut dibenarkan oleh Setiawan dan Saksi (Perlan Yuliansyah) sebagaimana Fakta persidangan. Dan hal tersebut telah berulang kali masuk dalam pertimbangan tuntutan terdakwa serta putusan majelis hakim sebelumnya.” kata Zikirullah saat memberikan keterangan kepada portal ini usai pelaksanaan aksi.

Mereka menilai proses persidangan yang telah berjalan hampir satu tahun namun belum tuntas menunjukkan perlunya langkah tegas dari KPK. Oleh karena itu, mereka juga mendesak agar lembaga antirasuah itu mengungkap aktor intelektual di balik dugaan korupsi tersebut.

Desakan ini menambah tekanan publik terhadap KPK untuk menuntaskan kasus yang dinilai merugikan keuangan daerah serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan yang seharusnya bebas dari korupsi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK terkait tuntutan tersebut. Publik menanti keberanian dan langkah konkret lembaga antirasuah dalam mengusut dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan aktor Pimpinan tertinggi daerah. (zen)

Artikel FPR Minta Jangan Sampai Jaksa KPK Masuk Angin pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Dalam tuntutan nya, para pedagang secara tegas meminta pencopotan Direktur Perumda Pasar OKU beserta jajaran “kroni” yang dianggp sewenang wenang. Tak hanya itu, Kepala Unit Pasar Lama Baturaja juga menjadi sasaran tuntutan pemberhentian.

Aksi ini bukan tanpa alasan. Para pedagang menilai pengelolaan pasar saat ini sarat masalah dan jauh dari prinsip transparansi. Mereka mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap keuangan Perumda Pasar OKU yang diduga bermasalah.

Lebih lanjut, para pedagang secara terbuka menyebut praktik korupsi di tubuh PD Pasar OKU “sama dasyatnya” dengan kasus-kasus besar lain di sektor publik daerah, seperti yang berkaitan dengan dana pokok pikiran (pokir) dan proyek PUPR.

“Kami minta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, turun tangan dan mengusut tuntas dugaan korupsi, pengerusakan dan pungli di PD Pasar OKU,” demikian salah satu poin tuntutan mereka.

Tak hanya soal korupsi, pedagang juga menyoroti kondisi pasar yang dinilai semakin tidak kondusif. Mereka menegaskan bahwa pasar bukan tempat praktik bagi premanisme atau penampungan pengangguran yang justru meresahkan pelaku usaha.

Kebijakan daerah pun ikut disorot. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 menjadi sasaran kritik keras karena dianggap memberatkan pedagang. Mereka bahkan menuntut agar perda tersebut dihapus atau direvisi.

Dalam poin lainnya, pedagang meminta pengembalian hak kepemilikan kios kepada pemilik awal serta penghentian praktik pungutan liar, perampasan, hingga penjualan sepihak kios yang dinilai merugikan.

Isu retribusi juga menjadi perhatian. Para pedagang menuntut agar seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara transparan melalui rekening resmi Perumda Pasar, guna mencegah kebocoran dan praktik tidak sah.

Aksi ini dikoordinatori oleh Nur Happy Erlandri selaku Koordinator Lapangan. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan suara kolektif pedagang yang sudah lama merasa dirugikan.

Para pedagang berharap Bupati OKU segera memberikan respons konkret atas tuntutan tersebut. Mereka juga mengingatkan bahwa konstitusi memberikan ruang perubahan, sehingga kebijakan daerah tidak boleh kebal kritik.

Dari data yang dihimpun portal ini, bahwa surat tuntutan pedagang pasar, ditembuskan kepada Kapolres OKU dan Kapolsek Baturaja Timur.Surat tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan di Pasar Lama Baturaja berpotensi melebar ke ranah hukum.

Situasi ini kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(zen)

Artikel Pedagang Desak Bupati OKU Copot Direktur Dan Minta APH Bongkar Dugaan Pengerusakan Dan Pungli di PD Pasar pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB itu berjalan tertib namun diwarnai ketegangan. Massa membawa pengeras suara, spanduk, serta karton bertuliskan tuntutan. Sebuah mobil pikap dijadikan panggung orasi di depan halaman kantor Disdik OKU.

Koordinator Aksi, Yandri, menyatakan, massa menuntut Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha SMPN 19 OKU segera dicopot. Keduanya diduga melakukan pungutan liar terhadap pegawai PPPK paruh waktu bernama Komariah, serta mengucapkan kalimat berbau SARA yang menyinggung masyarakat Ranau.

“Kami meminta kepala sekolah dan kepala TU SMPN 19 OKU segera dicopot. Mereka juga harus mencabut ucapannya dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Ranau,” ujar Yandri di hadapan peserta aksi.

Menurut IPR, kasus bermula dari dugaan pungli terhadap Komariah yang diminta menyetor sejumlah uang sebagai syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Total uang yang disetorkan korban kepada Kepala Sekolah berinisial DR disebut mencapai Rp3,5 juta, bahkan masih diminta tambahan Rp1,5 juta setelah pelantikan.

Karena tak sanggup memenuhi permintaan tersebut, korban mengaku mendapat ancaman dan tekanan. Ia kini disebut mengalami trauma dan enggan kembali bekerja.

Situasi makin memanas setelah beredar ucapan bernada menghina suku Ranau dari salah satu pejabat sekolah, yang kemudian memantik kemarahan IPR.

“Ini bukan lagi persoalan pribadi, tapi sudah menyangkut harga diri etnis kami,” kata Toni, salah satu orator aksi.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan OKU, Kadarisman, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional.

“Kami menghargai penyampaian aspirasi secara damai. Namun kami tetap menunggu laporan resmi tertulis dan lengkap. Jika terbukti ada pungli atau pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan, termasuk pemecatan,” ujarnya.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Usai menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib sambil menyerukan agar Dinas Pendidikan tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan dan pelecehan etnis di lingkungan sekolah negeri.(yop)

Artikel PEMUDA RANAU GERUDUK KANTOR DINAS PENDIDIKAN, DESAK COPOT DUA PEJABAT SMPN 19 OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.