cahayapenanews.com

Rapat Pra Kongres DPD BM PAN OKU Momentum Penting Bagi Seluruh Barisan Muda Partai Amanat Nasional

admin — Thu, 14 May 2026 12:14:20 +0000

BATURAJA,CAHYAPENANEWS.COM-Dewan Pimpinan Daerah BM PAN OKU menggelar rapat pra kongres, bertempat di Sekretariat DPD BM PAN OKU, Kamis (14/05/2026).

Kegiatan yang menjadi langkah awal persiapan agenda kongres sekaligus memperkuat konsolidasi kader muda Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ketua DPD BM PAN OKU, Heri Agus Supriyanto menyampaikan, bahwa kongres BM PAN merupakan momentum penting bagi seluruh barisan muda Partai Amanat Nasional untuk berkumpul dan merumuskan strategi peningkatan elektoral partai ke depan melalui kerja-kerja politik anak muda yang progresif, kreatif, dan dekat dengan masyarakat.

“Kongres ini adalah momentum bagi seluruh barisan muda Partai Amanat Nasional untuk berkumpul, menyatukan gagasan serta merumuskan cara meningkatkan elektoral partai ke depan melalui kerja-kerja politik anak muda yang aktif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Heri Agus Supriyanto.

Sementata itu, Sekretaris DPD BM PAN OKU, Novri Helmi menegaskan, bahwa kongres BM PAN juga menjadi ajang konsolidasi kekuatan anak muda di seluruh Indonesia agar terus bergerak dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kongres ini adalah bentuk konsolidasi kekuatan anak muda di seluruh Indonesia untuk terus bergerak, berdampak membantu rakyat, serta menghimpun anak-anak muda agar dapat meningkatkan elektabilitas partai dan menjadikan anak muda agar tidak apatis terhadap politik. Karena BM PAN adalah wadah politik anak muda kekinian,”papar nya.

Lebih lanjut, Novri Helmi juga berharap seluruh kandidat yang nantinya akan mencalonkan diri dalam kongres benar-benar turun langsung ke DPW maupun DPD untuk berdialog secara langsung dengan kader di akar rumput.

“Melalui rapat pra kongres ini, kita semua berharap kandidat yang akan mencalonkan diri harus benar-benar turun ke DPW dan DPD, berdialog secara langsung agar benar-benar mengetahui apa yang menjadi gagasan dan harapan akar rumput yang harus diperjuangkan ke depannya,” ungkapnya.

Melalui rapat pra kongres ini, DPD BM PAN OKU berharap semangat perjuangan anak muda dalam dunia politik semakin tumbuh dan mampu melahirkan gerakan yang membawa perubahan positif bagi masyarakat serta memperkuat posisi Partai Amanat Nasional di masa mendatang, tutup Novel. (zen)

Artikel Rapat Pra Kongres DPD BM PAN OKU Momentum Penting Bagi Seluruh Barisan Muda Partai Amanat Nasional pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

KPK Buka Peluang Pengembangan Kasus Pokir DPRD OKU Usai Vonis Robi dan Parwanto

admin — Tue, 12 May 2026 16:20:14 +0000

PALEMBANG,CAHAYAPENANEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi fee proyek pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Parwanto dan Robi Vitergo, Senin (12/05/2026).

Dalam putusannya, majelis hakim menilai terdapat fakta persidangan yang mengarah pada peran lebih lanjut sejumlah pihak dalam pembahasan proyek pokir DPRD OKU, termasuk mantan Pj Bupati OKU Iqbal Alisyahbana hingga Bupati OKU Teddy Meilwansyah.

Menanggapi hal itu, Jaksa KPK Moch Takdir Suhan mengatakan putusan hakim saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Karena putusan yang dibacakan tadi belum berkekuatan hukum tetap dan masih ada waktu selama 7 hari untuk menyatakan upaya hukum berikutnya,” kata Takdir saat di hubungi melalui pesan singkat.

Ia menyebut seluruh fakta yang terungkap di persidangan akan kembali dianalisis menyesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim sebelum KPK mengambil langkah lanjutan.

Front Perlawanan Rakyat Saat Berunjukrasa di Depan Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Palembang

“Bahwa seluruh fakta-fakta dari persidangan tentunya perlu dianalisis kembali menyesuaikan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim. Sehingga peluang untuk lanjutan perkara ini terbuka setelah putusan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Takdir juga menegaskan putusan terhadap Robi dan Parwanto dapat menjadi salah satu landasan dalam proses pengembangan perkara karena alat bukti yang diajukan telah diuji di persidangan.

“Putusan Hakim untuk perkara Terdakwa Robi dan Parwanto menjadi salah satu landasan untuk proses pengembangan karena alat buktinya telah diuji,” katanya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Parwanto dan Robi Vitergo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum KPK.

Keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun 10 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman 5 tahun 6 bulan penjara.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebut fakta persidangan menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan jaksa, mulai dari dokumen transaksi, komunikasi elektronik hingga percakapan WhatsApp.

Dalam persidangan sebelumnya, jaksa KPK mengungkap praktik pengumpulan fee proyek pokir dilakukan melalui Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah yang disebut dipercaya menghimpun dana dari para kontraktor.

Fee proyek disebut mencapai 20 persen dari total nilai proyek pokir sekitar Rp35 miliar dan diduga dibagikan kepada sejumlah pihak terkait pembahasan proyek tersebut.

Kasus ini bermula dari pembahasan RAPBD Kabupaten OKU yang sempat mengalami deadlock akibat konflik internal DPRD OKU antara kubu Bertaji dan kubu YPN YESS.

Di tengah pembahasan itu muncul usulan proyek pokir bernilai fantastis mencapai Rp 45 miliar yang kemudian diduga menjadi pintu masuk praktik fee proyek di lingkungan DPRD OKU.

Sementara itu ditempat terpisah, Koordinator aksi Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten OKU Muhammad Aldi Mandaura mengatakan kepada portal ini, bahwa puncak terjadinya dugaan kemufakatan jahat adalah ketika Perlan Yuliansyah dan Pahrudin (Angota DPRD OKU) minta pada Bupati OKU Teddy Meilwansyah agar dapat dibantu terkait pencairan uang muka Pokir hingga terjadinya pertemuan diruang Asisten1 Setda OKU (Indra Susanto) pada tanggal 11 Maret 2025 yang saat itu dihadiri oleh Teddy Meilwansyah (Bupati OKU), Setiawan (Kepala BPKAD OKU), Pahrudin, dan Perlan Yuliansyah, ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Pahrudin dan Perlan Yuliansyah sebagaimana telah berulang kali masuk dalam fakta persidangan. Kemudian, untuk mewujudkan kemufakatan jahat tersebut,Teddy Meilwansah memerintahkan Setiawan agar dapat membantu proses pencairan uang muka. Padahal diketahui keuangan daerah sat itu sangat tidak memungkinkan, hingga terjadilah pergeseran pos anggaran mata pasal lain dan ini sudah diketahui oleh KPK, dikarenakan KPK telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada Bank yang bersangkutan, terang nya.

“Artinya, tidak akan terjadi tindak pidana korupsi jika uang muka pokir tersebut tidak dicairkan. Fakta persidangan sudah sangat jelas dan terang benderang. Pertanyaan nya..Kenapa KPK belum juga menetapkan Bupati OKU Tedy Meilwansyah sebagai tersangka kasus korupsi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU,” tegas Mandau panggilan akrabnya. (zen)

Artikel KPK Buka Peluang Pengembangan Kasus Pokir DPRD OKU Usai Vonis Robi dan Parwanto pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

FPR Minta Segera Tetapkan Bupati OKU Sebagai Tersangka Fee Pokir DPRD OKU

admin — Tue, 12 May 2026 07:36:31 +0000

PALEMBANG,CAHAYAPENANEWS.COM- Front Perlawan Rakyat (FPR) Kabupaten OKU bersama Mahasiswa Sumatera Selatan meminta pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebagai tersangka Aktor Intelektual dalam pusaran kasus Fee Pokir DPRD OKU.

Pernyatan tersebut disampaikan Mandaura (Koordinator Aksi) FPR saat berunjukrsa di depan kantor Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus Selasa (12/05/2026)

” Selama satu tahun persidangan berlangsung, dengan fakta fakta persidangan, ada dugaan kuat keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu terhadap kasus Fee Pokir DPRD OKU. Hari ini kami bukan hanya bicara tehadap kasus korupsi, akan tetapi bicara tentang penghinaan terhadap rakyat. Untuk itu, Kami minta agar KPK bertindak tegas terhadap kasus pokir untuk ditindak seadil adilnya terhadap proses penegakan hukum, KPK jangan masuk angin” Tegan Mandaura.

Dalam pernyataan sikap nya, FPR mendesak KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pengembangan perkara terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU hingga menetapkan Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebagai tersangka apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, KPK juga diminta memeriksa seluruh pejabat di wilayah Kabupaten OKU guna mengungkap secara terang dugaan “benderang konstruksi perkara” yang disebut berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.

Sejumlah fakta persidangan turut disoroti, di antaranya, dugaan adanya perintah pencairan dana pokir yang diminta anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut juga menyinggung adanya komunikasi antara pejabat daerah dengan pihak tertentu yang diarahkan pada dugaan intervensi kebijakan agar pengalokasian pokir DPRD mengakomodasi kepentingan tertentu.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya perintah kepada kontraktor untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.

Dalam poin lainnya, FPR juga menyoroti dugaan praktik gratifikasi berupa fee proyek yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui perantara kepada kepala daerah.

Bahkan, terdapat pula dugaan permintaan uang yang disebut sebagai gratifikasi THR dari kontraktor dan diserahkan kepada pejabat daerah setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Atas dasar itu, FPR mendesak KPK menelusuri aliran dana dan membekukan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

“Mendesak KPK untuk menelusuri aliran dana, membekukan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, serta mengungkap aktor intelektual di balik praktik ini,” tulis pernyataan tersebut.

Mereka juga menuntut KPK tetap profesional, independen, transparan, dan tidak tebang pilih dalam proses penegakan hukum.

Dalam bagian akhir pernyataan sikap, FPR mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa berkelanjutan di Gedung KPK apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu yang dianggap wajar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam dokumen tersebut terkait substansi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam aksinya, FPR juga membentangkan sepanduk yang bertuliskan” KPK Jangan Masuk Angin,Tuntaskan Kasus Fee Pokir DPRD OKU. Tangkap Bupati OKU ( Teddy Meilwansyah) diduga kuat aktor Intelektual Fee Pokir DPRD OKU”. Usai berorasi, kemudian massa FPR mengikat spanduk pada pagar kantor Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A. Khusus.(zen

Artikel FPR Minta Segera Tetapkan Bupati OKU Sebagai Tersangka Fee Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Gelapkan Mobil, Oknum ASN di OKU Dilaporkan ke Polda Sumsel, Kerugian Capai Rp1,2 Miliar

admin — Sun, 03 May 2026 06:32:33 +0000

BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM-Dugaan penipuan dn penggelapan berkedok proyek kembali mencuat. Korban penipuan melaporkan Feri Iswan Kabag Sumberdaya Alam (SDA) Setda OKU ke Polda Sumsel atas dugaan penipuan dan penggelapan yang menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp1,2 miliar.

Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor LP/B/659/V/2026/SPKT/Polda Sumsel tertanggal 1 Mei 2026. Pelapor, Ahmad Setio Raharjo (38), mengaku mengalami kerugian setelah dijanjikan kerja sama proyek pemgadaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) saat Feri Iswan menjabat sebagai Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD OKU.

Dalam laporan itu dijelaskan, peristiwa bermula pada 2025 ketika korban dikenalkan kepada terlapor melalui seorang perantara. Terlapor disebut menawarkan peluang kerja sama proyek pengadaan yang diklaim sebagai bagian dari kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.

Pelapor kemudian menyerahkan empat unit kendaraan jenis expander kepada terlapor sebagai bagian dari kerja sama tersebut. Selain itu, pelapor juga dijanjikan pembayaran sewa kendaraan dalam waktu satu bulan.

Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, pembayaran tidak kunjung dilakukan. Bahkan, kendaraan yang telah diserahkan juga belum dikembalikan. Upaya klarifikasi sempat dilakukan, namun tidak membuahkan hasil.

Kabag SDA Setda OKU (Feri Iswan) Saat Diperiksa di Polda Sumsel Tanggal 1 Mei 2026

“Korban mengalami kerugian sekitar Rp1,2 miliar akibat kejadian tersebut,”

Kasus ini kini tengah dalam penanganan aparat kepolisian Polda Sumsel.

Terlapor dikabarkan telah diperiksa di Ditreskrimum Polda Sumsel, dan polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor terkait dugaan tersebut. Polisi juga masih mendalami laporan serta mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.(zen)

Artikel Gelapkan Mobil, Oknum ASN di OKU Dilaporkan ke Polda Sumsel, Kerugian Capai Rp1,2 Miliar pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Ketua Umum DPP PAN: Pentingnya Kesetiaan Dalam Perjuangan Politik

admin — Fri, 01 May 2026 07:14:35 +0000

PALEMBANG,CAHAYAPENANEWS.COM- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya kesetian dalam perjuangan politik. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas di hadapan ribuan kader yang memadati Grand Ballroom Golden Sriwijaya Palembang, dalam rangka pelantikan DPW dan DPD Se Sumatera Selatan Kamis, (30/4/2026),

Sebuah pesan yang ia kaitkan langsung dengan perjalanan panjang bersama Prabowo Subianto.

“Kita bersama Pak Prabowo sudah tiga kali. Ini bukan kebetulan, tapi komitmen, kesetiaan, loyalitas terhadap cita-cita perjuangan. Berkali-kali kalah, kita tetap bertahan. Dan akhirnya menang,” tegas Zulhas.

Ia menegaskan, kemenangan bukan akhir dari perjuangan. Justru, menurutnya, tantangan terbesar adalah memastikan kemenangan itu berbuah hasil nyata bagi rakyat.

Zulhas pun mengaitkan perjuangan PAN dengan nilai-nilai “teologi Al Maun”, yang menitikberatkan pada keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dalam pidatonya, Zulhas juga menyoroti capaian sektor pangan nasional. Ia mengklaim, Indonesia berhasil keluar dari ketergantungan impor beras.

“Tahun 2024 kita impor 4,5 juta ton. Tahun 2025 kita tidak impor, bahkan surplus 4,2 juta ton. Ini menggoncang dunia,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan program pembangunan 2.000 kampung nelayan sebagai upaya memperkuat ekonomi desa.

“Ekonomi harus tumbuh dari desa,” katanya.

Zulhas kemudian mengingatkan kader PAN agar tetap konsisten dan militan.

“Kalau kita sudah tiga kali kalah tapi tetap setia, jangan sampai setelah menang justru tidak sukses. Kader PAN harus paling depan menyukseskan pemerintahan,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam sambutannya tampil santai namun penuh pesan politik.

Ia menyinggung suasana “biru” yang mewarnai Palembang sejak pagi hari. Baik dari kegiatan PAN maupun agenda Partai Demokrat.

“Malam ini saya pakai baju biru karena bersamaan dengan Demokrat yang juga Musda,” selorohnya.

Herman Deru juga mengungkap kedekatan emosionalnya dengan PAN. Ia mengingat dukungan partai tersebut pada Pilgub Sumsel 2018.

“PAN partai pertama yang mengusung saya. Itu tidak akan saya lupa. Kritik dari PAN terasa seperti saudara,” ujarnya.

Ia pun berpesan kepada Ketua DPW PAN Sumsel yang baru, Joncik Muhammad, agar tetap membumi.

“Tetaplah jadi Joncik yang dulu. Baik hati, banyak saudara, banyak teman,” pesannya.

Tak ketinggalan, Herman Deru melontarkan sinyal politik ke depan.

“Ingat 2030, gawang kosong,” ucapnya, merujuk Pilgub Sumsel mendatang yang diperkirakan tanpa petahana.

Ketua DPW PAN Sumsel, Joncik Muhammad, dalam pidato perdananya langsung memasang target tinggi. Ia optimistis PAN bisa menembus tiga besar di Sumsel pada Pemilu 2029.

“Kita rekrut kader terbaik. Kita siapkan tokoh lokal untuk DPR RI, target dua kursi dari Sumsel II dan satu kursi dari Sumsel I,” ujarnya.

Ia juga menegaskan konsolidasi partai akan segera digencarkan melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil).

“Kalau kita satu komando, rapatkan barisan, saya yakin dengan amunisi yang ada,” katanya.

Prosesi pelantikan sendiri ditandai dengan pembacaan SK oleh Eko Hendro Purnomo, yang juga menjabat Sekjen DPP PAN.

Selanjutnya, Zulhas secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Joncik sebagai tanda resmi kepemimpinan.

Acara berlangsung meriah dan penuh semangat. Yel-yel khas PAN menggema di seluruh ruangan, menandai soliditas kader.

Dari daerah, DPD PAN OKU turut hadir dengan sekitar 60 orang kader yang tampil kompak mengenakan jas biru, mencuri perhatian di tengah lautan massa. (Zen/Ep)

Artikel Ketua Umum DPP PAN: Pentingnya Kesetiaan Dalam Perjuangan Politik pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Kepala Dinas Pendidikan Dianggap Tidak Memahami Tugas dan Fungsi DPRD yang Diatur Dalam Konstitusi

admin — Mon, 27 Apr 2026 08:07:45 +0000

BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM-

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Kadirisman, dinilai oleh Pansus I, kurang memahami aturan terkait tugas pokok dan fungsi anggota DPRD lantaran tidak mau memberikan data yang di minta oleh pansus I terkait pengelolaan dan realisasi anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp 464.480.200.344.

Hal itu terungkap dalam laporan Panitia Khusus I DPRD OKU yang dibacakan oleh jurubicara Pansus 1 (Achmad Fahri Renaldi) dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Senin (27/04/2026) saat rapat paripurna masa sidang ke III Senin (27/04/2026) di Baturaja.

laporan Pansus I, menyebutkan bahwa pembahasan dilakukan bersama Dinas Pendidikan OKU guna mengevaluasi capaian kinerja dan serapan anggaran. Pansus meminta data penggunaan anggaran hingga level tiga yang bertujuan agar pansus dapat lebih objektif dalam melaksanakan evaluasi dan target capaian atau serapan anggaran.

Akan tetapi, permintaan tersebut mendapat respons berbeda dari pihak Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan OKU menyatakan bahwa permintaan data tersebut menyalahi aturan. Sikap ini kemudian menjadi catatan penting Pansus I dalam laporan mereka.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pansus I berpandangan, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU tidak memahami bentuk tugas dan fungsi DPRD OKU yang diatur dalam konstitusi, dalam melaksakan fungsi pengawasan. Pansus I menilai sikap Kepala Dinas Pendidikan Kabbupaten OKU sebagai bentuk arogansi berlebihan selalu pengguna anggaran.

“Uang rakyat harus dipertanggungjabkan penggunaan nya,atas dasar tersebut, Pansus I merekomendasikan kepada saudara Bupati OKU untuk mengevaluasi kinerja dan jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen Saudara Bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ungka Fahri.(zen)

Artikel Kepala Dinas Pendidikan Dianggap Tidak Memahami Tugas dan Fungsi DPRD yang Diatur Dalam Konstitusi pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Pasca Unjukrasa Para Pedagang, Kondisi Pasar Lama Kelihatan Lebih Rapi

admin — Sun, 26 Apr 2026 02:49:02 +0000

BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM-Pasca unjukrasa yang dilakukan oleh para pedagang penyewa kios Pasar Lama 16 April 2026 lalu, kini kondisi Pasar Atas mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan dari pantauan media ini Minggu (26/04/2026), area pasar terlihat lebih rapi dibandingkan sebelumnya, terutama dari sisi kebersihan dan keteraturan lapak pedagang.

Kini, beberapa hari setelah aksi tersebut, suasana di Pasar Atas tampak lebih tertib. Lapak pedagang terlihat lebih teratur, akses jalan di dalam pasar tidak lagi dipenuhi hambatan, serta aktivitas jual beli berjalan lebih lancar.

Aksi unjukrasa yang sebelumnya diwarnai berbagai tuntutan terhadap Pemkab OKU menjadi perhatian publik. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh pedagang, mulai dari dugaan ketidak beresan pengelolaan pasar, dan terkait pungutan liar.

Unjukrasa yang di Koordinatori oleh Nur Happy Erlandri sat itu mengusung beberapa tuntutan diantaranya adalah, mendesak Bupati OKU agar mencopot Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar beserta jajaran atas dugaan korupsi, pungutan liar (pungli), hingga kebijakan yang dinilai memberatkan pedagang. Selain itu mereka juga meminta pencopotan Kepala Unit Pasar Lama Baturaja, dan meminta udit menyeluruh terhadap keuangan Perumda Pasar.

Para pedagang juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang disebut “tidak kalah dahsyat” dibanding kasus pokir di lingkungan pemerintah daerah.

Mereka juga menyoroti dugaan terjadinya Premanisme dan Pungli, pedagang menilai keberadaan oknum tertentu di lingkungan pasar akhir akhir ini telah menciptakan suasana tidak kondusif. Mereka menegaskan bahwa pasar bukan tempat penampungan pengangguran atau praktik premanisme.

Lebih lanjut, mereka juga meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan pungli, perampasan kios, pengerusakan, hingga penyitaan sepihak yang merugikan pedagang.

Mereka juga menolak Perda dan Kebijakan yang dirasa memberatkan. Pedagang menolak keberlakuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 yang dianggap membebani. Mereka bahkan mendesak agar perda tersebut dapat direvisi.

Selain itu, pedagang juga meminta:

Penghapusan denda dan HGU yang baru diberlakukan,Pengembalian hak kios kepada pemilik awal, Transparansi pembayaran retribusi melalui rekening resmi Perumda.

Lebih lanjut mereka meminta Penertiban Internal Perumda. Tak kalah penting, pedagang juga menyoroti profesionalitas petugas Perumda Pasar. Mereka meminta seluruh pegawai menggunakan seragam resmi agar mudah dikenali dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pedagang berharap, agar Bupati OKU dapat segera memberikan jawaban dan dapat merealisasikan atas tuntutan tersebut. Mereka menegaskan bahwa aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan keadilan.

Kini para pedagang menunggu langkah nyata yang akan diambil oleh pemerintah daerah.Apakah Bupati OKU mampu untuk merespons cepat tuntutan yang menjadi keresahan dan harapan para pedagang selama ini, wallahualam bissawab.(zen)

Artikel Pasca Unjukrasa Para Pedagang, Kondisi Pasar Lama Kelihatan Lebih Rapi pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

FPR DESAK KPK, SEGERA TETAPKAN BUPATI OKU SEBAGAI TERSANGKA

admin — Fri, 24 Apr 2026 01:23:04 +0000

JAKARTA,CAHAYAPENANEWS.COM- Setelah berorasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negri, Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kamis (23/04/26). Aksi tersebut dipimpin Koordinator Aksi Mandaura dan merupakan lanjutan dari demonstrasi sehari sebelumnya dengan tuntutan serupa.

Dalam aksinya, FPR mendesak KPK segera menetapkan Bupati OKU, Tedy Meiwansyah, sebagai aktor intelektual dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka menilai fakta-fakta persidangan telah mengarah pada dugaan keterlibatan kepala daerah dalam pengaturan proyek.

“Fakta persidangan sudah terang benderang. Kami mendesak KPK segera menetapkan Teddy Meilwansyah sebagai tersangka aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi Pokir DPRD OKU,” tegas Mandaura dalam orasinya.

Menurut Mandaura, sejumlah fakta persidangan mengungkap adanya perintah pencairan dana Pokir, komunikasi terkait pengalokasian proyek, hingga dugaan pemberian fee proyek yang disebut dilakukan secara terstruktur. Ia menilai rangkaian fakta tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran pengambil kebijakan.

“Kami tidak ingin proses hukum berhenti pada pelaksana teknis saja. KPK harus berani mengusut pihak yang diduga menjadi pengendali dan segera menetapkannya sebagai tersangka,” lanjut Mandaura.

FPR juga menyoroti dugaan perintah kepada ajudan untuk menghubungi kontraktor dan meminta transfer sejumlah uang sebagai kompensasi mendapatkan proyek APBD. Selain itu, terdapat pula dugaan pemberian fee proyek serta permintaan uang THR sebesar Rp150 juta yang disebut berasal dari kontraktor dan diserahkan setelah pelantikan kepala daerah.

FPR menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan kembali menggelar aksi lanjutan hingga pihak yang diduga sebagai aktor intelektual dalam perkara dugaan korupsi Pokir DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu ditetapkan sebagai tersangka. (zen)

Artikel FPR DESAK KPK, SEGERA TETAPKAN BUPATI OKU SEBAGAI TERSANGKA pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

FPR: Jangan Sampai Ada Intervensi Mendagri dalam Kasus Pokir DPRD OKU

admin — Fri, 24 Apr 2026 00:46:40 +0000

JAKARTA,CAHAYAPENANEWS.COM-

Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten

Ogan Komering Ulu mengingatkan kepada Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar tidak ikut campur terkait kasus OTT Pokir Kabupaten OKU. Pernyataan tersebut disampaikan Marino ketika menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (23/04/26).

Pihaknya juga mewanti wanti agar Menteri Dalam Negeri tidak melakukan cawe cawe hingga melakukan intervensi terhadap proses hukum dugaan tindak pidana korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang saat ini sedang dalam penanganan KPK.

Sejumlah tuntutan FPR diantara nya, meminta proses persidangan berjalan independen tanpa campur tangan pihak manapun serta mendesak Kementerian Dalam Negeri tidak ikut serta dalam dinamika hukum yang tengah berlangsung.

Koordinator aksi Mandaura mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik agar penanganan perkara dugaan korupsi Pokir DPRD OKU berjalan transparan dan objektif tanpa ada campur tangan kekuasaan.

“Aksi ini kami lakukan untuk memastikan tidak ada intervensi terhadap proses hukum. Kami meminta semua pihak menghormati independensi penegakan hukum,” kata Mandaura dalam orasinya.

Ia juga menyinggung dugaan kedekatan keluarga antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Bupati OKU Teddy Meilwansyah. Menurutnya, hubungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

“Jangan ada yang menghalangi proses hukum. Kami mengetahui adanya hubungan keluarga antara Menteri Dalam Negeri dan Bupati OKU. Jangan sampai ada ikatan darah seorang paman dengan kekuasaan sebagai menteri digunakan untuk menghalangi cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

Selain itu, FPR juga menyinggung sejumlah isu yang dinilai perlu diklarifikasi, termasuk pemberitaan lama terkait kasus “Buku Merah” serta laporan dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan retret kepala daerah tahun 2025 yang disebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.(zen)

Artikel FPR: Jangan Sampai Ada Intervensi Mendagri dalam Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

FPR: Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kasus Pokir DPRD OKU

admin — Thu, 23 Apr 2026 00:31:26 +0000

JAKARTA,CAHAYAPENANEWS.COM- Front Perlawanan Rakyat (FPR) kembali melakukan aksi unjukrasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Rabu, (22/04/26). Pihaknya meminta lembaga antirasuah tersebut agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD OKU hingga sampai ke aktor intelektual.

Pihaknya mendesak KPK untuk tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga dapat menetapkan tersangka pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran strategis, termasuk pejabat daerah, berdasarkan fakta fakta persidangan serta alat bukti yang cukup.

Dalam kesempatan itu, FPR memaparkan sejumlah tuntutan terkait fakta fakta persidangan yang mengarah adanya praktik korupsi terstruktur, diantaranya, dugaan perintah pencairan dana Pokir oleh anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan.

Tak hanya itu, disebut pula adanya komunikasi antarpejabat yang mengarah pada dugaan intervensi kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu dalam pengalokasian anggaran.

Fakta lain yang disoroti adalah dugaan perintah kepada pihak tertentu untuk menghubungi kontraktor guna melakukan transfer sejumlah uang sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD. Bahkan, terdapat indikasi pemberian gratifikasi berupa fee proyek yang berlangsung secara sistematis dan melibatkan perantara.

Pihaknya juga menyinggung adanya permintaan uang dari kontraktor yang disebut sebagai “THR” kepada pejabat daerah pasca pelantikan kepala daerah terpilih.

” Kasus ini sudah berjalan hampir satu tahun lamanya, Fakta persidangan sampai hari ini sudah sangat jelas dan terang benderang, akan tetapi, kenapa aktor intelektual nya belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap KPK masih tetap dapat menjaga integritasnya,”kata Zikirullah.

FPR meyakini, Bupati OKU diduga kuat adalah aktor intelektual dibalik kasus pokir DPRD OKU.

” Saksi saksi dan termasuk saksi ahli sudah dihadirkan, akan tetapi kenapa ketika Bupati OKU yang menjadi saksi di persidangan, Jaksa KPK justru tidak terlalu gencar, secara pisikologi kami menilai Jaksa KPK masuk angin, kami mengindikasikan ini ada tekanan dari pihak luar, yang diduga Bupati OKU adalah keponakan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait desakan tersebut. Namun, publik kini menanti langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap dugaan korupsi yang dinilai melibatkan jejaring kekuasaan di Kabupaten OKU. (zen)

Artikel FPR: Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.