Artikel KPK Buka Peluang Pengembangan Kasus Pokir DPRD OKU Usai Vonis Robi dan Parwanto pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

” Selama satu tahun persidangan berlangsung, dengan fakta fakta persidangan, ada dugaan kuat keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu terhadap kasus Fee Pokir DPRD OKU. Hari ini kami bukan hanya bicara tehadap kasus korupsi, akan tetapi bicara tentang penghinaan terhadap rakyat. Untuk itu, Kami minta agar KPK bertindak tegas terhadap kasus pokir untuk ditindak seadil adilnya terhadap proses penegakan hukum, KPK jangan masuk angin” Tegan Mandaura.

Dalam pernyataan sikap nya, FPR mendesak KPK segera melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pengembangan perkara terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU hingga menetapkan Bupati OKU Teddy Meilwansyah sebagai tersangka apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, KPK juga diminta memeriksa seluruh pejabat di wilayah Kabupaten OKU guna mengungkap secara terang dugaan “benderang konstruksi perkara” yang disebut berkaitan dengan proyek-proyek bersumber dari APBD.

Sejumlah fakta persidangan turut disoroti, di antaranya, dugaan adanya perintah pencairan dana pokir yang diminta anggota DPRD kepada kepala daerah melalui mekanisme yang diduga tidak sesuai aturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut juga menyinggung adanya komunikasi antara pejabat daerah dengan pihak tertentu yang diarahkan pada dugaan intervensi kebijakan agar pengalokasian pokir DPRD mengakomodasi kepentingan tertentu.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya perintah kepada kontraktor untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening sebagai kompensasi proyek yang bersumber dari APBD.

Dalam poin lainnya, FPR juga menyoroti dugaan praktik gratifikasi berupa fee proyek yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui perantara kepada kepala daerah.

Bahkan, terdapat pula dugaan permintaan uang yang disebut sebagai gratifikasi THR dari kontraktor dan diserahkan kepada pejabat daerah setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Atas dasar itu, FPR mendesak KPK menelusuri aliran dana dan membekukan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Artikel FPR Minta Segera Tetapkan Bupati OKU Sebagai Tersangka Fee Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel FPR DESAK KPK, SEGERA TETAPKAN BUPATI OKU SEBAGAI TERSANGKA pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Ia juga menyinggung dugaan kedekatan keluarga antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan Bupati OKU Teddy Meilwansyah. Menurutnya, hubungan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan.

Artikel FPR: Jangan Sampai Ada Intervensi Mendagri dalam Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

” Kasus ini sudah berjalan hampir satu tahun lamanya, Fakta persidangan sampai hari ini sudah sangat jelas dan terang benderang, akan tetapi, kenapa aktor intelektual nya belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Kami berharap KPK masih tetap dapat menjaga integritasnya,”kata Zikirullah.

FPR meyakini, Bupati OKU diduga kuat adalah aktor intelektual dibalik kasus pokir DPRD OKU.

” Saksi saksi dan termasuk saksi ahli sudah dihadirkan, akan tetapi kenapa ketika Bupati OKU yang menjadi saksi di persidangan, Jaksa KPK justru tidak terlalu gencar, secara pisikologi kami menilai Jaksa KPK masuk angin, kami mengindikasikan ini ada tekanan dari pihak luar, yang diduga Bupati OKU adalah keponakan Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak KPK terkait desakan tersebut. Namun, publik kini menanti langkah tegas lembaga antirasuah dalam mengungkap dugaan korupsi yang dinilai melibatkan jejaring kekuasaan di Kabupaten OKU. (zen)

Artikel FPR: Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Aktor Intelektual Kasus Pokir DPRD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pendistribusian semen di wilayah Sumatera Selatan oleh distributor PT KMM pada periode 2018–2022 sebagaimana dikutif dari Portal berita koransn.com.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menjelaskan bahwa penggeledahan itu dilakukan Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sumsel Nomor PRINT-1980/L.6.5/Fd.1/10/2025 tertanggal 14 Oktober 2025 dan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 20/PenPid.Sus-TPK-GLD/2025/PN Plg tanggal 15 Oktober 2025.

“Penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT 19/L.6/Fd.2/09/2025 tertanggal 24 September 2025,” ujar Vanny, Rabu (22/10/2025).

Selain di kantor pusat PT Semen Baturaja, penggeledahan juga dilakukan di dua lokasi lain, yakni kantor PT KMM di Jalan Sulaiman Amin dan kantor PT KMM di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Dari ketiga lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, surat, serta barang elektronik seperti CPU komputer.

“Seluruh dokumen dan CPU yang disita dianggap berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang kini telah naik ke tahap penyidikan di Kejati Sumsel,” kata Vanny menegaskan.(zen)

Artikel “TELUSURI DUGAAN KORUPSI,” KEJATI SUMSEL GELEDAH KANTOR PT SEMEN BATURAJA pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun portal ini, bahwa untuk menghabiskan anggaran kegiatan belanja Perjalanan Dinas dalam kota, dirangkailah perjalanan dinas bolak balik sedemikian rupa. Selain itu, telah terjadi kejanggalan belanja perjalanan dinas karena dicairkan melalui rekening koran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tidak berhenti sampai disitu, terindikasi kuat telah terjadi pula manipulasi data kegiatan belanja perjalanan dinas (BOK) Biaya Oprasional Kesehatan yang diperuntukan bagi Puskesmas, ujar sumber ini yang enggan disebutkan namanya.

Sebagaimana berita yang telah bereredar dibeberapa portal media online, mengenai permasalahan belanja perjalanan dinas pada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM), dìduga kuat ada korupsi belanja Perjalanan Dinas. Terutama untuk beberapa kegiatan (APBD) Kabupaten OKU tahun anggaran 20024.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan(LHP BPK) – RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Bahwasanya, BPK menemukan beberapa persoalan. Antara lain, dana kegiatan paket meeting (pertemuan) dalam kota yang tidak sesuai ketentuan. Ada pula temuan dana perjalanan dinas dalam kota. Penggunaannya yang tidak sesuai peruntukan

Diketahui, belanja perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan Kabuparen OKU terealisasi lebih dari Rp 14 Miliar. Dinas PUPR sekitar Rp 700 juta lebih. Terakhir di Dinas PERKIM Rp 200 juta.

Sepanjang 2024 dìketahui Kepala Dinas Kesehatan, termasuk Kepala puskesmas telah menandatangani 26.563 surat tugas. Surat itu sebagai bukti perjalanan dinas dalam kota. Misalnya meering dalam kota (pertemuan).

Padahal perjalanan dinas ini untuk kegiatan dengan tingkat kepentingan yang tidak terlampau tinggi. Seperti update data fungsional tertentu dan P3K.

Kemudian, pengumpulan data tenaga kontrak dan ASN di Puskesmas. Penyusunan kegiatan E-office (Electronic Office). Adalah sistem administrasi perkantoran yang berbasis elektronik.

Hasil audit lainnya dana adalah sosialisasi penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Atau dana pembinaan untuk pengisian survei kepuasan masyarakat, dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas paket meting dalam kota belum lengkap. Salah satunya Dinas Kesehatan dan Perkim belum lengkap dan sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggung jawaban. Khusus belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Dinas Kesehatan.

Dìtemukan lembar checklist kelengkapan dokumen maupun bukti bahwa dokumen telah di verifikasi oleh PPK. Sehingga dìtemukan laporan hasil perjalanan dinas yang tidak dìsertai dokumentasi.

Kemudian lembar SPPD yang tidak dìbubuhi tanggal dan tandatangan pejabat. Dan tidak ada bukti transfer uang perjalanan dinas dari bendahara.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaksana perjalanan dìnas dìketahui. Bahwa dokumentasi perjalanan dinas tidak dìcetak untuk setiap penugasan. Namun dìpilih beberapa foto yang mewakili pelaksanaan satu rangkaian kegiatan.

Hasil pemeriksaan belanja perjalann dinas paket meeting dalam kota pada dinas Perkim. Juga tidak menunjukan dokumen pertanggung jawaban yang lengkap. Tidak dìdukung laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi.

Pada dokumen pertanggung jawaban dìtemukan lembar kunjungan/lembar SPPD kosong. Tidak dìketahui tanggal, tanda tangan. Termasuk stempel dari instansi pelaksanaan tempat perjalanan dinas.

Bendahara tidak menata usahakan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas. Dìmana tidak terdapat bukti tranfer ke rekening pelaksana. Untuk setiap dokumen pembayaran dan tidak terdapat lembar checklist. Sebagai kelengkapan dokumen atau bukti verifikasi dari PPK.

Oleh karenanya, terjadi kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Pada Dinas kesehatan, PUPR dan Dinas Perkim sebesar Rp 730 juta lebih.

Hingga berita ini diterbitkan Sekretaris Dinas Kesehatan belum memberikan tanggapan terkait konfirmasi wartawan. (zen/and)

Artikel SEKRETARIS DINKES PILIH BUNGKAM TERKAIT DUGAAN KORUPSI PERJALANAN DINAS pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Menurut koordinator aksi Andika Marino, bahwa aksi yang mereka laksanakan sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap Kabupaten OKU.

” Kami juga mengapresiasi Kejaksaan Ogan Komering Ulu, sebagaimana yg sama-sama kita ketahui, beberapa hari yang lalu di bulan ini, Kabupaten OKU diterpa kabar yang menyedihkan yang terjadi pada Palang Merah Indonesia (PMI) OKU. Dengan demikian, artinya Kejaksaan Negeri ini telah menindak lanjuti lebih jelas dan tegas terhadap siapapun pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami minta kepada Kejaksaan negeri dan besar harapan kami untuk dapat menindak lanjuti laporan kami,” Kata Marino dalam orasinya.

Aksi damai FPR yang berlangsung didepan Kantor Kejari OKU disambut oleh Kasubsi I Intelijen beserta jajaran. Disamping itu pelaksanaan aksi mendapatkan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian Polres OKU dari berbagai satuan.

Dari pantauan Portal ini, dalam orasinya, Marino membacakan laporan FPR yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri OKU Cq. Kasi Pidsus dan telah terigestasi dengan Nomor 003/A/FPR/X/2025.

Adapun laporan yang disampaikan FPR, terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikoto pada Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) OKU yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 13.281.246.000 dan realisasi sebesar Rp 11.314.935.096.

1 FPR mengindikasikan sewa Gedung Gakumdu yang tidak di pungsikan saat pemilukada meskipun dana operasional telah dianggarkan

2. Penggunaan dana oprasional Gakumdu diduga maladministeasi, hal tersebut dibuktikan ketika lembaga pemantau atau perseorangan yang membuat laporan ke Bawaslu OKU tidak pernah diperiksa oleh Gakumdu.

3. Bahwa laporan kegiatan makan dan minum piktif.

4. Bahwa perjalanan Dinas jadi objek bermain dan hanya menghambur- hamburkan uang tanpa tujuan yg jelas.

5. Bahwa setiap kegiatan BAWASLU yang diselenggarakan di Hotel Bil Baturaja pada praktiknya menerima Cashback (Pengembalian sebagian uang dari suatu transaksi) akan tetapi tidak dilaporkan dalam SPJ.

6.Diduga kuat Bahwa Sekretaris Bawaslu OKU telah melakukan Konspirasi jahat dengan oknum petinggi Kejaksaan Negeri dalam merealisasikan dana hibah pengawasan Pilkada.

Marino berharap, agar Laporan yang disampaikan FPR di Kejaksaan Negeri OKU dapat segera ditindak lamjuti.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubsi I Intelijen (Abdullah Arbi) menyampaikan ucapan terimakasih kepada FPR yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, damai dan menyampaikan secara lugas.

” Sebelumnya kami juga menyampaikan terimakasih atas apresiasinya terhadap penindakan (red kasus korupsi) yang telah dilaksanakan belum lama ini. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang propisional, berintegritas yang melaksanakan tugas tanpa adanya pengaruh dari siapapun, baik dari politik, dari instansi terkait maupun tekanan dari massa. Kami seemata-mata dalam membuka suatu kasus, itu didasarkan pada alat bukti yang terang benderang.Jadi jangan sampai suatu kebenaran itu dianggap karena adanya tekanan. Suatu kebenaran harus diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang kita , dupaya kebenaran itu, benar-benar tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Bukannya ada pesanan ataupun tekanan dari pihak massa, ” ujarnya

Selain dari pada itu, Arbi memastikan, setiap laporan yang masuk, baik itu dari masyarakat, inspektorat dan dari instansi manapun pasti akan ditindaklanjuti.

” Setiap laporan pasti akan kami catat, kmi selesaika sesuai administeasi, untuk waktunya cepat atau lambat itu karena kemampuan personil yang terbatas ditambah lagi perkara lain yang sedang ditangani. Sehingga kami harus memilah dan memilih mana yaang menjadi prioritas. Akan tetapi dipastikan setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti,” tutup Abdullah Arbi sembari mepersilahkan perwakilan FPR untuk menyampaikan laporan di PTSP.(zen)

Artikel FRONT PERLAWANAN RAKYAT LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DANA HIBAH BAWASLU OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Kepastian ini disampaikan Rektor Unbara, Ir Hj Lindawati Mz kepada jurnalis salah satu media online di OKU, pada Selasa 7 Oktober 2025.

Pengamat sekaligus akademisi di Sumsel Ade Indra Chaniago menilai, bahwa ketika institusi kampus memberikan bantuan hukum ataupun pendampingan, itu hak mereka. Dan pastinya menjadi hal yang wajar, apalagi tersangkanya bagian dari mereka.

“Apapun alasannya, menurut saya kalau mau memberikan bantuan hukum, silahkan saja. Tapi tidak perlu institusi Unbara dijadikan tameng,” cetus mahasiswa doctoral Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) itu tadi malam.

Dia mengingatkan kepada institusi Unbara, untuk tidak meragukan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari. Sebab mereka sudah barang tentu punya dasar ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka.

“Kalau kita meyakini Jaksa ini profesional, ya sudah biarkan hukum bekerja. Kalau saya melihatnya seperti itu,” katanya.

Nah, apakah langkah Unbara tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan? Sekali lagi ditegaskan Ade, bahwa jika bicara soal bantuan hukum, itu hak mereka.

Karena langkah yang dilakukan Unbara itu bisa jadi untuk mengawal prosesnya agar berjalan apa adanya. Bukan ada apanya.

Singkatnya, Ade melihat bahwa langkah institusi Unbara dengan memberikan bantuan hukum itu agar tidak berimbas kepada hal negatif saja.

“Itu mungkin salah satu tujuannya kalau kita bicara real atau idealnya. Terlepas ada upaya untuk memutarbalikkan fakta, itu urusan lain,” imbuhnya.

Namun Unbara sebagai intitusi akademis, menurut Ade, juga harus jernih melihat persoalan. Karena proses ini pastinya tidak satu dua hari. Unbara mesti menghormati proses hukum yang berjalan. Dan terpenting juga harus melakukan evaluasi internal.

“Saya sedih dan prihatin. Harusnya kampus cek dan ricek. Pihak kampus itu bertanya atau konfirmasi kepada yang bersangkutan terkait apa yang disangkakan. Atau jangan-jangan mereka gak ngikuti. Ingat, prosesnya ini sudah jauh loh, sudah lama. Dan akhirnya mereka shock, kok tiba-tiba rekannya jadi tersangka. Intinya, Unbara harus melihat persoalan ini dengan logika, jangan pakai rasa,” tandasnya.

Seperti diketahui, bahwa Unbara memastikan memberikan bantuan hukum kepada Warek l, YZ, yang ditahan Kejari OKU dalam dugaan korupsi dana hibah PMI OKU tahun 2022-2024.

Untuk mendampingi Warek I selama proses hukum. Unbara menunjuk seorang penasehat hukum (PH) yakni, Dr. Santi Indriani,S.H., M.H dari Klinik Bantuan Hukum Prodi Hukum Bisnis Unbara, yang ketuanya dia sendiri.

Terkait jabatan YZ di Unbara, lanjut Linda masih berstatus sebagai Warek I.
“Untuk saat ini tidak ada yang berubah. Untuk tupoksi warek I langsung koordinasi dengan Rektor,” terangnya seperti dikutip dari okusatu.id. (zen)

Artikel INSITUSI UNBARA JANGAN DIJADIKAN TAMENG BAGI DOSEN TERSANGKA KORUPSI pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Setelah menjalani pemeriksaan di Kejari OKU, Senin (6/10/2025) sebagai tersangka, Ketua PMI, YN dìtahan. Berikut bendaharanya AA. Keduanya dìpakaikan baju rompi pink dan dìtitipkan di Rutan Kelas II.B Baturaja untuk 20 hari kedepan.

Seperti dìlansir portal yang beredar, Kajari OKU, Rudhy Parhusip SH MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidus) Kejari OKU, M Ali Qadri.Bahwa pihak kejaksaan telah menemukan dua bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Yakni minimal dua alat bukti. Sehingga keduanya dìtetapkan tersangka pelanggaran terhadap UU Korupsi nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah dìubah dengan UU No 20 Tahun 2021, tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Benar kita telah menetapkan YN dan AA sebagai tersangka. Keduanya adalah Ketua dan Bendahara PMI OKU. Saat ini sudah kita titipkan di Rutan Baturaja untuk dìproses lebih lanjut,” ujar M Ali Qadri, Kasi Pidsus dìdampingi Hendri Dunan, Kasi Intel Kejari OKU.

Seperti dìberitakan sebelumnya, Kejari OKU terus mencari bukti terkait dugaan penyelewengan dana hibah PMI OKU.

“Siap om. Masih proses. Sabar ya,” ujar M Ali Qadri menjawab WA wartawan Senin (18/8/2025) lalu.

Menurut Ali Qadri, pihaknya masih melakukan penyesuaian fakta dalam kasus ini. Serta mencari bukti tambahan untuk menentukan tersangkanya. Untuk dìketahui proses penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Palang Merah Indonesia (PMI) OKU sudah berjalan cukup lama.

Berdasarkan data yang ada. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu melakukan pengggeledahan. Terhadap Kantor Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) OKU.

Sebagaimana siaran PERS Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Nomor : PR – 33/ L. 6. 13/ Ds.3/ 05/ 2025. Bahwa, penggeledahan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten OKU Tahun 2022-2024.

Penggeledahan waktu itu, dìpimpin oleh Kasi Pidsus Kejari OKU M. Ali Qadri, SH. Dìdampingi Kasi Intelijen Kejari OKU Hendri Dunan, SH. Berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

Dari hasil penggeledahan, Tim Penyidik Kejari OKU menyita sejumlah barang bukti. Berupa dokumen penting serta beberapa perangkat elektronik satu kontainer (boks), laptop, printer. Dan beberapa dokumen penting lainnya.

Penyitaan dokumen tersebut dìlakukan sesuai dengan surat perintah penyitaan Nomor : Print – 01/L.6.13/Fd.1/04/2025 Tanggal 15 Mei 2025. Adapun modus dugaan korupsinya, meliputi pengelolaan dana fiktif dan dugaan markup. Lalu, penyimpangan peruntukan dan pemalsuan laporan pertanggung jawaban.

Terhitung lebih kurang 4 bulan pasca penggeledahan. Akhirnya kejaksaan negeri OKU menetapkan YN dan AA sebagai tersangka. Untuk dìketahui YN menjabat Ketua PMI OKU menggantikan mantan Bupati OKU H Kuryana Aziz (alm). Selain itu, YN juga adalah Wakil Rektor 1 Universitas Baturaja, membidangi Akademik dan SDM.

Saat Pilkada OKU 2024 lalu, YN juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan yang berjuluk Bertaji. Sementara AA adalah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Front Perlawanan Rakyat (FPR) Zikirullah Mengapresiasi atas penahanan terhadap kedua tersangka yang dilakukan pihak Kejari OKU (and/zen/tim)

Artikel KETUA TIM PEMENANGAN BERTAJI DAN WAKIL REKTOR I UNBARA DITAHAN pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.