BATURAJA,CAHAYAPENANEWS.COM-Program Studi Ilmu Pemerintahan (ILPEM) Universitas Baturaja (UNBARA) menggelar webinar ilmiah bertema “Membangun Demokrasi Substantif Melalui Partisipasi dan Penegakan Hukum”, Rabu (19/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi akademik yang menyoroti urgensi integritas pemilu di tingkat lokal—isu yang kian relevan menjelang kontestasi demokrasi daerah.
Webinar yang dipandu mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Mila Sari, diikuti puluhan peserta dari unsur mahasiswa, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum yang menaruh perhatian pada isu demokrasi dan kepemiluan.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UNBARA, Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., dalam pembukaannya menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural. Ia mengingatkan perlunya pergeseran menuju demokrasi substantif yang memberi ruang bagi keadilan, perlindungan hak warga negara, serta proses politik yang benar-benar mencerminkan kepentingan publik.
“Integritas pemilu adalah pondasi utama bagi terwujudnya demokrasi yang substantif,” ujar Yahnu. “Tanpa proses pemilu yang bersih, akuntabel, dan bebas intervensi, kebijakan yang dihasilkan berpotensi jauh dari aspirasi rakyat.”
Sementara itu, Komisioner KPU OKU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Mario Restu Prayogi, S.T., menggarisbawahi bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja sendirian. Ia menilai pendidikan publik dan partisipasi masyarakat merupakan elemen vital dalam merawat integritas pemilu.
“Partisipasi masyarakat adalah mata dan telinga kita di lapangan,” ujar Mario. “Melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan hadir sebagai subjek yang kritis dan proaktif, sehingga potensi pelanggaran dapat di minimalisasi sejak dini.”
Dalam kesempatan itu pula, praktisi hukum sekaligus dosen STIH Baturaja, Adv. Ona Saputri, S.H., M.H., M.Kn. menegaskan, bahwa advokasi hukum merupakan jaring pengaman terakhir bagi keadilan pemilu.
“Penegakan hukum pemilu harus tegas, transparan, dan tidak diskriminatif,” ujar Ona. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan kalangan praktisi hukum diperlukan untuk memastikan setiap sengketa dan pelanggaran ditangani sesuai mekanisme yang sah, bebas dari intervensi politik.
Melalui webinar ini, ILPEM UNBARA menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai ruang kajian kritis di Sumatera Selatan—menghasilkan diskursus akademik yang relevan serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
UNBARA mendorong mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk tampil sebagai generasi muda yang sadar politik, kritis, dan proaktif. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mengawal nilai integritas, keadilan, dan partisipasi publik dalam dinamika demokrasi daerah.
Webinar ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. ILPEM UNBARA memastikan kegiatan serupa akan terus digelar sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, khususnya pada ranah politik lokal dan pemerintahan.(zen)
