Artikel Viral Video Anak “Ngelem” Tanpa Sensor di Palembang, Praktisi Hukum: Penyebar Terancam Pidana pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Kenny, salah satu eksponen ’98, menyesalkan tindakan represif tersebut sekaligus mempertanyakan peran aparat keamanan. Menurutnya, polisi seharusnya hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat, bukan membiarkan aksi masyarakat dibubarkan secara premanis.

“Ke mana peran dan fungsi aparat kepolisian? Seharusnya ini tidak perlu terjadi,” tegas Kenny saat dihubungi awak media.

Ia menilai, praktik pembubaran paksa dengan gaya premanisme sudah ketinggalan zaman dan hanya memperlihatkan lemahnya penegakan hukum. “Masyarakat hanya menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan tarif PDAM. Bupati dan DPRD OKU seharusnya menerima sebagai masukan, bukan malah membiarkan pembungkaman suara rakyat,” lanjutnya.

Kenny mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengevaluasi kinerja Polres OKU serta menindak tegas para pelaku premanisme, termasuk aktor intelektual yang diduga menggerakkan aksi pembubaran tersebut.

“Kalau dibiarkan, ini preseden buruk bagi demokrasi di OKU. Aspirasi rakyat harusnya dihargai, bukan diberangus,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan salah satu aktivis 98, Tumpal Simaremare, dia mengecam tindakan intimidasi dan rasisme terhadap para aktivis yang menyuarakan protes terhadap isu yang dibawa. Lebih lebih menyenggol soal SARA. Dia menyebut bahwa peristiwa tersebut mencederai demokrasi.

“Mereka menyampaikan aspirasi yang dilindungi undang-undang. Apa yang disuarakan adalah hal wajar, karena menolak kenaikan tarif PDAM yang membebani rakyat kecil,” tegas Tumpal, Senin malam (15/9).

Menurutnya, pembungkaman suara rakyat lewat intimidasi dan rasisme adalah bentuk nyata kemunduran demokrasi. “Kalau praktik ini dibiarkan, akan banyak kebijakan yang lahir tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, apalagi di tengah daya beli yang menurun,” ujarnya.

Tumpal menilai, aparat keamanan seharusnya bersikap netral dan hadir untuk melindungi masyarakat yang sedang menyalurkan aspirasi secara sah. Bukan malah membiarkan adanya tekanan dari pihak luar. Ia juga menyoroti adanya pola penggunaan kelompok sipil untuk membungkam suara rakyat.

“Pemakaian premanisme tidaklah baik bagi perkembangan demokrasi di seluruh Indonesia. Ini berbahaya kalau menjadi pola,” jelasnya.

Lebih jauh, Tumpal mengingatkan bahwa air bersih adalah kebutuhan mendasar yang wajib dijamin oleh Negara. “Pesan saya, air bersih harus bisa diakses seluruh masyarakat OKU. Pemerintah punya tanggung jawab penuh dalam penyediaannya,” katanya.

Mengenai langkah hukum, ia mendorong agar FPR membawa kasus ini ke DPRD sebagai representasi rakyat. “Itu jalur yang diatur undang-undang. Jangan berhenti di permukaan, tapi harus diproses secara kelembagaan,” tambahnya.

Tumpal juga menilai, jika benar pelaku pembubaran adalah centeng bupati, hal itu dapat merusak legitimasi kepemimpinan kepala daerah.

“Dari perspektif gerakan 98, kita selalu percaya rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Dan ini bisa menjadi alarm bahwa ruang demokrasi kita mulai menyempit lagi,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, ia berharap pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum menindak tegas praktik penghalangan kebebasan berpendapat.
“Harapan saya, aspirasi kawan-kawan FPR didengarkan dan difasilitasi lewat dialog, bukan dibungkam dengan cara-cara intimidatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, aksi FPR yang dimulai pukul 10.30 WIB berjalan damai dengan pembacaan petisi penolakan kenaikan tarif PDAM. Namun, suasana berubah saat sekelompok orang mendekat dan memaksa massa menghentikan aksi. Polisi yang berada di lokasi hanya berdiam diri tanpa mengambil tindakan tegas.

Sementara itu, koordinator aksi Zikrullah menyebut, pembubaran ini sebagai bentuk premanisme. “Kami diintimidasi. Ini jelas pelanggaran hak rakyat. Kami akan menempuh langkah hukum,” ujarnya. (yop)

Artikel PREMAN BUBARKAN AKSI TOLAK KENAIKAN TARIF PDAM DI OKU, PUBLIK PERTANYAKAN PERAN APARAT pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Aksi didepan Kantor PDAM Tirta Raja sengaja dilakukan sebagai bentuk protes atas Kebijakan Bupati yang dianggap ugal-ugalan dan tidak mendasar.

” Aksi kami hari ini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang membebani masyarakat atas kenaikan tarif PDAM duakali lipat. Kami sampaikan dengan masyarakat semua, kenaikan tarif PDM ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Kenaikan nya pun hanya berdasarkan SK Bupati, maka dari itu, mari kita sama sama menolak.Kami paham, Direktur tidak akan bisa merubah kebijakan Bupati, karena direktur cuma pelaksansa tugas. Akan tetapi, aksi kami hari ini di depan Kantor PDAM, adalah sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang semena mena” kata Zikrullah.

Menurut Zikrullah, kenaikan tarif PDAM jelas tidak sesuai regulasi, baik Permendagri dan Pergub.

” Sekali lagi kami tegaskan, kenaikan tarif PDAM ini sudah meresahkan masyarakat. Jika merujuk Permendagri Nomor 21 tahun 2020, kenaikan tarif air minum harus disosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat, nah ini cuma sepihak. Kebijakan Bupati ini jelas tidak pro rakyat. Aksi hari ini sebagai bentuk perlawanan, agar kenaikan bisa direvisi oleh Bupati hingga kenaikan tersebut bisa turun seperti semula,”ungkap Zikrullah.

Sementara itu, Marino mengungkapkan kekecewaan nya atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat. Kenaikan tarif air minum menurut dia, tanpa prosudur dan hanya sepihak.

” Kami Fron Perlawanan Rakyat bersama Koalisi Parlemen Jalanan akan terus menggelar mimbar bebas sampai Bupati OKU mendengar dan merevisi kebijakan tersebut. Kenaikan ini sangat tidak wajar dan sangat menyengsarakn rakyat,” terang Marino.

Dalam kesempatan itu pula, Refi mengatakan, kenaikan tarif PDAM sudah berjalan lebih dari satu tahun. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan regulasi, melainkan hanya berdasarkan SK Bupati. Maka dari itu Front Perlawanan Rakyat akan terus meminta pada DPRD agar dapat menggelar RDP secepatnya, agar menghadirkan Bupati OKU. Untuk itu, mereka akan terus menggelar mimbar bebas, sampai tarif PDAM turun seperti semula.

Di kesempatan itu pula, Muhamad Aldi Mandaura mengatakan, bahwa direktur jangan cuma mampu mendalilkan.

” Mari kita bahas jika memang sudah sesuai aturan. Kita sama-sama tau, katanya diambang batas, ayo dalil nya apa, kenaikan PDAM ini jelas sangat tidak manusiawi. Direktur pernah berjanji akan manggil investor, tapi mana buktinya. Jangan anggap kami ini ancaman, kami disini sekedar mengkritik kebijakan pemerintah. Kami himbau kepada masyarakat OKU, mari kita bersama sama, jangan biarkan pemerintah semena-mena mebuat kebijakan. Pemerintah saat ini belum berpihak kepada masyarakat. Untuk itu, kami mengajak kepada masyarakat mari kita sama sama mengawal kebijakan Pemerintah yang sewenang wenang ini, sampai tarif PDAM turun seperti semula, ” Tegas Mandau. (zen)

Artikel KEBIJAKAN PEMERINTAH DINILAI SEWENANG WENANG, FPR MINTA TARIF PDAM DITURUNKAN SEPERTI SEMULA pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

” Perjuangan Fron Perlawanan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Sipil adalah murni untuk kepentingan masyarakat banyak tanpa ada embel embel sedikitpun. Mari kita bersama sama memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat. Untuk itu, kami meminta kepada Bupati OKU, tolong dengarkan aspirasi masyarakat, tolong dengarkan jeritan kesulitan masyarakat OKU yang saat ini terbebani atas kenaikan tarif PDAM. Kami meminta kepada DPRD agar segera melakukan rapat dengar pendapat bersama Bupati OKU,”tegas Zikullah.

Selain mimbar bebas yang dilakukan di Depan Rumah Dinas Bupati OKU Kamis (11/9/25). Terpantau, Front Perlawanan Rakyat dan Aliansi Parlemen Jalanan Memajang Petisi Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirta Raja. Selain itu, mereka membagikan pula selebaran pernyataan sikap kepada kendaraan bermotor yang melintas.

Adapun isi dari pernyataan sikap Front Perlawanan Rakyat & Aliansi Parlemen Jalanan tersebut sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr. Wb
Salam Demokrasi!!
Salam Perjuangan!!
Salam Dari Rakyat Tertindas!!

Sehubungan dengan naiknya Tarif PDAM OKU diluar kewajaran dan kesanggupan pelanggan serta berdampak langsung dengan roda perekonomian masyarakat OKU, “kebijakanb membabi buta” yang diambil Pemerintah ini adalah sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang kemudian melahirkan kesengsaraan di tengah tengah kehidupan masyarakat OKU.

Kita ketahui bersama, bahwa kenaikan tarif PDAM ini Tidak Memiliki Dasar Hukum yang jelas, baik secara aturan dalam Permendagri, Perda, maupun Perbup. Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Front Perlawanan Rakyat dan Aliansi Parlemen Jalanan mengajak seluruh lapisan masyarakat OKU yang terkena dampak atas kebijakan tersebut, untuk bersama sama menolak kenaikan tarif PDAM OKU dan mengembalikan tarif ke harga seperti semula.

Wassalaamualaikum Wr. Wb.
Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan..!
Itulah isi pernyatan sikap Front Perlawanan Rakyat dan Aliansi Parlemen Jalanan.

Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Muhamad Aldimandaura. Menurutnya, Bupati OKU harus meninjau ulang kenaikan tarif PDAM Tirta Raja yang telah menjadi beban masyarakat. ” Ditengah himpitan ekonomi masyarakat, seharusnya Bupati lebih memikirkan kepentingan masyarakata yang terkena dampak. Jelas kenakian tarif PDAM tidak sesuai dengan regulasi yang ada (red Permendagri), lantaran cuma berdasarkan SK Bupati.

“Terkait kenaikan Tarif PDAM, Pemerintah seharus nya dapat melihat dan mempertimbangkan dari sisi kewajaran dan kesanggupan masyarakat, serta produk hukumnya pun harus jelas. Kami berharap, Bupati OKU dapat mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan jeritan masyarakat,” Ujar Mandau panggilan akrabnya.

Dari pantauan wartawan, Nampak aparat Kepolisian dan TNI berjaga memberikan Pengamanan jalan nya aksi mimbar bebas.(zen)

Artikel DIANGGAP MEMBABI BUTA, KEBIJAKAN PEMERINTAH KAB.OKU TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Adapun rombongan aktivis muda yang tergabung dalam Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Sumsel adalah. Muhamad Aldi Mandura, Novri Helmi, Erik, Reno dan Zikrullah.

Dalam orasinya, mereka menyampaikan beberapa hal diantaranya, terkait kebijakan pemerintah yang dirasa selama ini kurang berpihak terhadap rakyat. Untuk itu, mereka meminta Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat mengambil langkah kongkrit terhadap permasalahan-permasalahan yang menerpa Kabupaten OKU saat ini.

Usai berorasi di halaman Gedung DPR, mereka dìterima langsung oleh ketua DPRD OkU didampingi para anggota DPR, kemudian dipersilahkan untuk bedialog di ruang Banmus.

Di kesempatan itu, Novri meminta kepada Ketua DPRD OKU agar dapat menuntaskan persoalan kenaikan tarif PDAM.” Kenaikan tarif air minum sampai dua kali lipat (100 %). Naiknya tarif PDAM hanya berdasarkan Keputusan Bupati, bukan Perbup dan bukan pula Perda yang dihasilkan oleh Eksekutif dan Legeslatif. Oleh karena itu kami akan menempuh jalur hukum, kami akan mem-PTUN-kan SK Bupati tersebut,” ungkap Novri.

Menaggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD OKU (H. Syahril Elmi) langsung merespon dan memerintahkan Sekwan agar dapat mengagendakan pemanggilan (mengundang) Bupati OKU dan Direktur PDAM Tirta Raja dalam tempo 7 x 24 jam alias 1 minggu.

“Kita minta mereka (Bupati dan Direktur PDAM) hadir tanpa berwakil. Sekali lagi saya tegaskan. Kita lupakan hal-hal yang berkaitan pro kontra politik masa lalu. Ini murni tugas wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” tegas Sahril Elmi.

Dalam kesempatan itu pula, Novri membacakan titipan surat dari masyarakat OKU, terkait aspirasi rakyat dan janji Bupati OKU untuk masyarakat yang belum direalisasikan hingga saat ini.

Diantara poin penting dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini beliau pernah menyampaikan jika terpilih akan memberikan dan mempasilitasi seragam dan biaya sekolah gratis untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sampai saat ini tertanggal 1 September 2025 masyarakat OKU belum menerima dan merasakan nya).

2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki birokkrasi ( sampai saat ini juga lulusan dari tingkat sekolah dan lulusan sarjana pun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten OKU).

3. Pemerintah yang berbasis digitalisasi, mewujudkan WFI dan Internet gratis hingga ke desa desa, satu desa satu WFI gratis (Masyarakat sampai saat ini belum menerima dan merasakan nya).

4. Investasi dan tata kelola sampah (TPA) dan repitalisasi jaringan air bersih ( Semua tidak tersedia dan belum terealisasi piktif tidak ada perubahan dan tata kelola yang buruk).

5. Meningkatkan layanan kesehatan dan menyediakan puskesmas hingga di tingkat talang-talang (sampai saat ini tidak ada peningkatan dan perubahan yang dimaksud).

Kesemuanya itu, kata Novri, hingga saat ini belum terpenuhi dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu dia berharap kepada anggota DPRD OKU untuk dapat merealisasikan dan menyerap aspirasi masyarakat serta dapat mengambil langkah kongkrit.

Dari pantauan portal ini, hadir dalam pertemuan tersebut diataranya, Kapolres OKU AKBP Endro Ariwibowo beserta jajaran. Ada juga Dandim 0403/OKU Letkol Arh Yusuf Winarno beserta jajaran. Anggota DPRD OKU diantaranya, Awal Fajri,Andaran Simbolon, Sapriyanto, Jery, Dadi Raka dan M. Saleh Tito. (zen)

Artikel NAIKNYA TARIF AIR MINUM DUA KALI LIPAT, DPRD AKAN PANGGIL BUPATI OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Laporan ini bermula dari permasalahan arisan yang diikuti oleh Herlia Sartika kepada seorang owner bernama Wita Utari.

Wita sempat membuat status di Facebook yang menyinggung bahwa Herlia Sartika masih memiliki tunggakan arisan dan semoga bisnis skincare lancar dan menunggu rumahnya terjual untuk melunasi hutang tersebut, karna hutang akan di bawak mati.

Status tersebut kemudian memicu berbagai komentar negatif, termasuk dari Resi Anggraini.Tak hanya berkomentar, Resi Anggraini juga membuat status di Facebook yang menurut Herlia Sartika sangat merugikan nama baik dirinya, keluarga besar, bahkan metongrong bisnis yang baru susah payah dibangun nya. Bahkan lebih dari itu, unggahan Yesi Anggraini di akun Facebook nya cebdring mengandung unsur pencemaran nama baik.

Dalam status tersebut, Resi anggaraini menyebut bahwa herlia Sartika mempunyai hutang sebesar 15 juta kepadanya.

Dan tak sampai di situ resi Anggraini juga mengrimkan pesan pribadi WhatsApp langsung kepada suami Herlia Sartika, Andika Pratama, jangan terlalu ikut campur dalam permasalahan istri.

Serta mengirimkan pesan pesan suara kepada suami herlia Sartika seperti istrimu itu banyak hutang istri pembawa sial, laki bini binatang, dan status di Facebook pun di screen dan dikirimnya ke suami herlia Sartika.

Bahkan, Resi anggraini menambahkan kata-kata yang dianggap melecehkan serta mengunggah foto beberapa anggota kepolisian, termasuk suaminya si resi anggaraini yang bertugas di pali, dengan hashtag yang menyudutkan Herlia Sartika.

Tak terima dengan unggahan tersebut, Herlia Sartika merasa harga dirinya telah dijatuhkan di depan publik.

Ia membantah memiliki hutang kepada Resi Anggraini dan menegaskan bahwa persoalan arisan telah selesai dengan owner Wita Utari.

Herlia juga menuding bahwa Resi Anggraini melakukan serangan pribadi karena ia sudah tidak lagi bergabung dalam bisnis skincare yang dikelola Resi anggaraini.

Merasa nama baiknya tercemar, Herlia Sartika akhirnya mengambil langkah hukum. Pada 5 Maret 2025, ia secara resmi memasukkan laporan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres OKU, melampirkan berbagai bukti seperti tangkapan layar komentar dan status Facebook yang dianggap merugikannya.

Pada 19 Maret 2025, Herlia Sartika juga mengajukan permintaan Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) untuk mengetahui tindak lanjut dari laporannya.

Polisi telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perselisihan yang awalnya hanya berkaitan dengan arisan kini melebar ke tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena setiap unggahan yang dibuat dapat memiliki konsekuensi hukum.

Polres OKU masih menyelidiki laporan ini, dan perkembangan selanjutnya akan segera disampaikan kembali kedepanya.(Zen)

Artikel MERASA DI FITNAH DAN DI CEMARKAN NAMA BAIKNYA, HERLIA SARTIKA LAPORKAN RESI ANGGRAINI KE PORES OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, bahwa mobil Fuso Pengangkut emas hitam berwarna hijau mengalami patah as roda kanan belakang dari hari Kamis kemarin dan baru dapat diperbaiki montir Jumat sekira pukul 10.00 WIB. Kerusakan Mobil tersebut membuat Kemacetan arus lalu lintas tak terelakan. Arus lalu lintas menjadi tersendat. Nampak, ruas jalan di jembatan Ogan dua hanya dapat dilalui satu jalur.

Demi menghindari kemacetan panjang, Petugas Satlantas Polres OKU memberlakukan arus lalu lintas dengan sistem buka tutup agar para pengguna jalan dapat melintas meskipun dengan kondisi padat merayap. Akan tetapi meski demikian, kemacetan sedikit demi sedikit dapat terurai.

Menurut Mimin pengguna jalan yang dibincangi media ini, dirinya berharap agar pemerintah dan APH dapat menerapkan aturan terkait tonase dan larangan angkutan batubara melintas dijalan umum.

” Kami selaku pengguna jalan merasa terganggu dan dirugikan akibat banyaknya mobil Fuso Pengangkut Batubara yang melintas di Kabupaten OKU yang diduga kuat sebagai penyumbang kerusakan jalan Nasional. Kenapa pemerintah dan aparat penegak hukum kelihatan lemah dalam menegakkan aturan.  Akibat aktifitas angkutan batubara, tak jarang menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan. Disamping itu, kami menganggap selama ini mobil batubara ini pulalah sebagai penyebab rusakanya ruas jalan Negara mulai dari Kabupaten Muara Enim hingga ruas jalan Provinsi Lampung,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, arus lalu lintas di Jembatan Ogan 2 Baturaja terpantau lancar dikarenakan mobil pengangkut batubara yang patah as roda belakang telah diperbaiki dan telah melanjutkan perjalanan menuju lampung.(Zen)

Artikel Fuso Pengangkut Batubara Rusak, Arus Lalu Lintas di Jembatan Ogan 2 Jadi Tersendat pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Jika sebelumnya orang tua koraban dari Nabil Salsabila Budi Hartono (36) Warga Jalan Lintas Garuda sempat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu. Kali ini giliran Aliansi Masyrakat Anti Kekerasan Terhadap Anak (ALASAN) Kabupaten OKU melakukan aksi Unjukrasa di pelataran SPBU UB dan setelah itu melaporkan Kasus tersebut ke pihak Kepolisian (Unit PPA) Resor Ogan Komering Ulu Kamis, (26/01/23).

Usai berunjukrasa dipelataran SPBU UB, Massa bertolak menuju Polres OKU guna beraudiensi sekaligus menyampaikan laporan Pengaduan. Adapun Laporan pengaduan yang ditujukan ke Kapolres OKU Cq Kasat Reskrim Polres OKU dengan Nomor 07/LP/ALSN/2023 Prihal Laporan Pengaduan tanggal 26 Januari 2023 dengan delapan tembusan tersebut diantaranya, Menteri BUMN, Kapolri Cq Bareskrim Mabes Polri, Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bupati Ogan Komering Ulu, Dit Reskrimum Polda Sumsel, Manager PT Pertamina (Persero) Rayon II Sumbagsel serta Pimpinan Depo Pertamina Banuayu Kec. Lubuk Batang.

Laporan tersebut disampaikan oleh Leo Nardo didampingi beberapa kalangan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten OKU. Didampingi Waka Polres OKU Kompol Farida Aprillah, S.H, Kanit PPA IPDA Ahmad Astian bersama Kasi Humas Polres OKU AKP Syafarudin menerima laporan Pengaduan yang disampaikan Kamis, (26/01/23).

Aktivis OKU Josi Robet bersama Hastami Masril, Leo Nardo dan Muslimin yang dibincangi portal ini usai aksi unjuk rasa mengatakan, Dasar laporan mereka yang disampaikan ke Pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) serta Pasal 333 KUHP ayat (1).

” Menurut kami permasalahan penyekapan terhadap anak di SPBU UB tanggal 29 Desember 2022 lalu, bukanlah delik aduan melainkan delik biasa, artinya meskipun telah terjadi proses perdamaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak dan laporannya telah dicabut oleh Pelapor bukan berarti menggugurkan jerat pidananya. Proses hukum harus tetap berjalan. Polisi harus tetap melanjutkan proses hukum terhadap terduka pelaku dan pihak managemen SPBU UB,” ujarnya di Baturaja.

Dikesempatan itu juga, Josi Robet mengatakan, bahwa mereka akan terus mengawal Kasus tersebut hingga hingga keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
” Kami tidak akan berhenti sampai disini, kasus kekerasan terhadap anak ini akan terus kami kawal hingga tuntas,”paparnya.(Zen)

Artikel Buntut Penyekapan Terhadap Tiga  Anak-Anak Perempuan, Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Anak Berunjukrasa di Pelataran SPBU UB pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Baturaja, cahayapenanews.com-Terkait Pelarangan oleh oknum aparat TNI dan Polri terhadap beberapa wartawan yang ingin melakukan liputan pertemuan antara perwakilan Massa Gempur dan PTSMBR yang berlangsung di ruang pertemuan kantor pabrik PT Semen Baturaja Senin (14/3/2022) kemarin sangat disayangkan oleh ketua PWI Sumsel.

Menurut Ketua PWI Sumsel H.Firdaus Komar, pelarangan terhadap wartawan seharusnya tidak boleh terjadi,” Tidak dibenarkan instansi atau pihak manapun sepanjang informasi tersebut untuk kepentingan publik. Wartawan tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi. Karena wartawan dalam melaksanakan fungsi pers dijamin dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers,” demikian tegas Firdaus Komar yang dibincangi media ini melalu pesan WahtsApnya.

Bahwa, saat pertemuan yang berlangsung dikantor pabrik PT Semen Baturaja dihadiri Lebih kurang sepuluh orang perwakilan dari warga desa Pusar yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pusar Bersatu (GEMPUR). Turut hadir pula dalam pertemuan itu diantaranya, Kepala desa Pusar, Camat Baturaja Barat, bersama pihak PTSMBR Senin sore. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari tuntutan warga pusar saat aksi unjuk rasa Kamis (10/3/2022) lalu.

Namun sayangnya pertemuan tersebut terkesan tertutup, karena berapa awak media yang ingin melakukan liputan ke ruang pertemuan dicegat oleh aparat keamanan PT. Semen Baturaja dengan alasan pertemuan itu sifatnys intern. Padahal pertemuan yang digelar antara PT.SMBR dan Masyarakat Pusar terkait kepentingan masyarakat desa setempat, artinya bukanlah intern PT Semen Baturaja ungkap beberapa awak media yang ingin melakukan kegiatan jurnalistik.

beberapa wartawan terlihat disetop oleh aparat TNI Serma Teguh dan hanya diperbolehkan menunggu di pos 1 Satpam hingga tidak bisa masuk untuk melakukan kegiatan jurnalistik ruang pertemuan kantor pabrik PT Semen Baturaja.

“Maaf pak, tidak boleh masuk, nanti kalau rombongan abang mau meliput, nanti setelah orangtu keluar petunjuknya demikian. Bukannya kami melarang rombongan abang tidak. Aku cuma menyampaikan pesan koordnator keamanan disini pk Yose,silahkan saja tunggu disini,” jelas Serma Teguh.

Meski telah berdebat, namun tetap saja para wartawan tidak diperbolehkan untuk masuk.Tindakan yang dilakukan oleh pihak management PT. Semen Baturaja yang menghalangi pewarta untuk melakukan liputan sangat disayangkan oleh beberapa wartawan. Menurut beberapa awak media, tindakan pelarangan liputan di PT.SMBR Senin kemarin yang dilakukan leh oknum aparat keamanan TNI dan Polri dengan alasan perintah Management adalah perbuatan semena-mena dan telah melanggar Undang-Undang No.40.tahun 1999 tentang pers.

Menurut Romlan, salah satu wartawan media online yang igin melakukan liputan berlangsungnya pertemuan. “tidak seharusnya PT.Semen Baturaja melarang wartawan yang ingin melaksanakan kegiatan jurnalistik, jelas ini kekeliruan pihak managemen PT. Semen Baturaja. Dikarenakan pertemuan tersebut bukanlah intern PTSMBR melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tugas kita adalah mencari informasi dan menyampaikan ke khalayak, termasuk kegiatan ini. Akibatnya ini sangat berimbas kepada masyarakat banyak. Terutama masyarakat Desa pusar kecamatan Baturaja Barat. Kami hanya sekedar ingin melakukan liputan bukan ingin melakukan kekacaun atau mengganggu objek pital nasional,”  ungkapnya.

Romlan menambahkan, ada apa dengan PT. Semen Baturaja sehingga wartawan tidak boleh meliput kegiatan pertemuan. “Ada apa sebenarnya, Seharusnya pihak PT. Semen Baturaja bisa transparan, dan tidak boleh ditutup tutupi.

“Perbuatan pihak PTSMBR yang menghalang- halangi wartawan untuk melakukan liputan sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) UU.RI No.40 tahun 1999 Tentang Pers, ini menyangkut kepentingan publik kenapa PT. Semen Baturaja terkesan takut untuk dipublikasikan,”jelasnya.

Ditempat terpisah Kabag keamanan Kompol Yose Rizal yang dikonfirmasi awak media Senin kemarin membenarkan pelarangan tersebut. Dia beralasan pertemuan tersebut bersipat intern PTSMBR.

“Saya juga dapat perintah dari management. Jadi ini masih sifat intern pak, nanti kalau seandainya mau liput berita nanti setelah selesai silahkan. Nanti klau mau minta gambar silahkan ke humas itu aja pesannya. Baik pak Gini aja kita tidak perlu berdebat saya hanya menjalankan tugas saja. Karena saya sebagai pengaman objek vital nasional, saya dari Mabes pak.SK-SK Kapolri saya. Saya hanya mengamankan objek pital disini. Apapun perintah dari management saya laksanakan. Jadi kalau mau komplain masalah ini silahkan nanti ya pak ya.Nanti kalau bapak mau tanya nanti kita telusuri lagi management yang mana.Tapi kalau nanti mau liput setelah mereka selesai silahkan nanti diluar, yapak ya dimaklum pak ya,” ujar Kabag keamanan PT.Semen Baturaja.#zen

Artikel Ketua PWI Sumsel Angkat Bicara:Wartawan Tidak Boleh Dihalang-Halangi Dalam Melaksanakan Fungsi Pers pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.

Artikel Koalisi LSM & Wartawan Kabupaten OKU Minta Aparat Kepolisian Proses Hukum Ketua FKD OKU pertama kali tampil pada cahayapenanews.com.