Palembang, cahayapenanews.com– Ketua Kantor Hukum Elang Hitam Law Firm, Rohadi S,Sy menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau jokowi
Ia mengatakan masyarakat melihat pemerintahan Jokowi sudah melumpuhkan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-undang KPK, kemudian belum lagi ikhwal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari jakarta ke pulau kalimantan, kemudian memaksa untuk mengesahkan UU cipta kerja (Ciptaker) hingga masalah kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung selesai bahkan terakhir kebijakan satu harga malah dicabut.
Rohadi meminta masyarakat untuk menolak ide penundaan Pemilu 2024. “Sepatutnya elemen-elemen masyarakat sipil, Ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan pemilu ini,” terang dia, Kamis, (17/3/2022) yang dibincangi media ini melalui sambungan telpon selulernya.
Ia menyebut para elit politik yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledai yang tidak belajar dari masa lalu.
“Isu penundaan Pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu, yang sudah duduk tidak mau bangun lagi, dan sudah berkuasa seolah tak ingin kekuasaannya berakhir begitu saja. Mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu,” ujar Rohadi dalam sambungan teleponnya.
Ide penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dinilai inkonstitusional. Di samping itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini, wacana amandemen konstitusi yang disampaikan oleh beberapa gelintir orang adalah bentuk mental dan pemikiran yang sakit ngelinur dan memaksakan syahwat politik. Kata rohadi.
Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, bahkan yang saat ini gencar seolah mensosialisasikan itu datang dari menteri kabinet indonesia maju ialah menteri andalan presiden jokowi ialah Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, memiliki Big Data kalau masyarakat menginginkan jokowi 3 periode..
Rohadi menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, tidak ada rakyat yang mendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden yang ada justeru sebaliknya agar kegaduhan ini tidak berkepanjangan. Isu penundaan pemilu ini, kata Rohadi, sudah jelas bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya keinginan penguasa yang memiliki nafsu dan syahwat politik untuk melanggengkan kekuasaan, ujarnya.#zen
