PALEMBANG, CAHAYAPENANESW.COM-Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GARKI) Mendatangi kantor Dinas Perumahan Kawasan permukiman Kota Palembang Jum’at (23/09/22).
Maksud kedatangan massa GARKI tersebut tak lain adalah disamping menyampaikan pendapat dimuka umum dan dalam rangka membantu penegak hukum mengungkap indikasi konspirasi jahat penyelenggara Penunjukan Langsung (PL) yang ada di dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang.
Menurut Rohadi selaku koordinator aksi, mencurigai ada 3 penunjukan langsung PL yang di duga kuat terarah dan sengaja di berikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Palembang kepada CV Mekanika Rekayasa tentang kegiatan Detail Engenering design (DED) pembangunan 3 Taman kota di Palembang. Dalam kesempatan itu Rohadi juga meminta klarifikasi terkait realisasi dan penggunaan belanja bahan baku bangunan rutin bidang kawasan permukiman diantaranya, belanja rutin penggantian lampu penerangan jalan serta belanja alat listrik dan box panel untuk pemeliharaan lampu jalan yang tersebar di kota Palembang kesemuanya Selalu dianggarkan setiap bulanya.
“Kami meminta agar Dinas Perkim Kota Palembang untuk mengklarifikasi pengunaan anggaran rutinitas 3 kegiatan tersebut mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 bulan Agustus ini, Garki menilai meskipun dianggarkan setiap bulan ternyata lampu-lampu dikota palembang ini masih banyak yang tidak berfungsi rusak bahkan gelap gulita, lihat saja seperti disepanjang jalan LRT dikawasan jakabaring nyaris sepanjang jalan Abastari tersebut lampu jalnya mati sehingga memberi peluang terjadinya pembegalan seperti yang terjadi selama ini, begitu juga dijalan menuju pasar induk dan panca usaha semuaya gelap gulita bahkan di musi 4 didekat kantor perkimtan saja lampunya juga mati tidak berpungsi”,ungkap Rohadi.
Dalam kesempatan tersebut Rohadi juga menyingung berita yang berseliwaran beberapa minggu lalu dimana Sekretaris kota palembang Drs Ratu Dewa Mengintruksikan agar Kadis Perkimtan menambahkan 2000 titik lampu jalan.
” ini menarik, lampu yang sudah terpasang peralatan listrik yang ada saja banyak tidak berfungsi meskipun dianggarkan setiap bulan kok ini malah mau ditambah 2000 titik, jadi saran saya lebih baik kadis Perkimtan kota palembang mundur dari jabatanya”, papar nya.
Massa aksi GARKI di sambut oleh sektetaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Palembang Albert. Dalam kesempatan itu Albert mengucapkan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh kawan kawan GARKI.
” kami sangat mengapresiasi selanjutnya apa yang menjadi tuntutan kawan kawan GARKI akan kami sampaikan kepada pimpinan”, imbuhnya.
Setelah berorasi di Depan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kemudian massa garki bertolak ke gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan.
Setelah sampai dihalaman Kantor BPK Sekretaris Garki Suwardi langsung melakukan Orasi. Dalam tututan nya, meminta auditor BPK RI perwakilan Sumsel untuk segera membentuk tim audit guna mengungkap dugaan penyimpangan terkait penunjukan langsung (PL) terarah senahimana dimaksud. Dalam kesempatan itu dia juga meminta kepada BPK agar segera dapat melakukan audit terhadap 3 pengerjaan rutin terkait lampu jalan, alat listrik dan bahan bangunan untuk permukiman yang diduga kuat ketiga pengerjaan tersebut hanya pinjam pakai perusahaan dan pekerjanya di duga di lakukan pegawai PRKP kota Palembang serta di duga telah terjadi mal administrasi terkait proses penunjukan tersebut.
” Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Selatan untuk memeriksa dugaan Mar-up dan penggelembungan anggaran terkait 3 belanja rutin terhadap kegiatan ini, selanjutnya kami juga mendesak kepala dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang untuk mundur dari jabatannya,tegas Suardi.
Disamping itu, dalam orasinya, Rohadi juga menegaskan, BPK jangan hanya memberikan WTP saja apalagi palembang 10 x berturut-turut memperoleh WTP.
” lihat dong kenyatanya lampu jalan yang tersebar dikota palembang nyaris setangahya tidak berfungsi, lihat bangunan dikawasan permukiman dikota palembang ini semuaya nyaris tak terawat padahal setiap bulan nya perkim kota palembang menganggarkan 3 kegiatan rutin ini. Maka dari itu kami tekanakan agar BPK Dapat memenuhi permintakan Audit khusus terkait permasalahan ini dan gigit siapaun yang melakukan kecurangan dalam menghianati masyrakat. Kita selalu percaya kalau lembaga ini independen, kredibel dan dapat dipercaya, jangan jadikan 4 kriteria tersebut sebagai acuan perolehan WTP garki menawarkan 7 kriteria kedepan ini, jadi jika ditemukan kerugian negara segera koordinasikan ke APH lalu sidangkan, jadi tidak perlu ada himbauan pengembalian lagi namun segera proses hukum”, ujar rohadi.
Menanggapi tuntutan GARKI. Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan Sulistiono selaku Kasubag Umum menegaskan, BPK selalu komitmen dalam pemberantasan korupsi.
” Temuan yang kami audit untuk dikembalikan ke kas Negara, selalu kami pantau perkembanganya/ pengembalianya. Terkait audit khusus ini kami apresiasi dan berterimakasih kami akan sampaikan ke pimpinan dan mungkin akan dibentuk tim guna menelaah realisasi anggaran ke 3 kegiat rutin yang ada di perkimtan kota palembang kalau ditemukan kerugian negara atau penyalahgunaan nantinya kita komite akan bawa permasalahan ini kepada APH karena ini berkaitan dengan keselamatan masyrakat ujarnya. Diakhir tanggapan kami ingin menyerahkan sistem terpadu pelaporan masyrakat melalui Qr Barcode ini nanti silahkan garki dan masyrakat lainya scan di sini agar mudah memantaunya”, ujar Sulistiono. (zen)
