Oleh: MUHAMMAD ALDY MANDAURASelama tiga dekade terakhir, globalisasi dipromosikan sebagai jalan pintas menuju kemajuan. Negara-negara didorong untuk membuka diri, memangkas tarif, menarik investasi asing, dan menjadi bagian dari “rantai pasok dunia.” Tapi kini, janji-janji itu mulai goyah. Dunia justru menyaksikan bahwa keterbukaan ekonomi bisa berubah menjadi jebakan. Lebih jauh lagi, ekonomi kini menjelma menjadi senjata paling efektif dalam perebutan pengaruh global.
Di balik perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, di balik sanksi ekonomi terhadap Rusia dan Iran, kita melihat satu hal yang sama: ekonomi digunakan sebagai alat tekanan politik. Negara yang punya kontrol atas sistem keuangan, jalur logistik, dan sumber daya strategis akan selalu punya keunggulan untuk menundukkan pihak lain—tanpa perlu mengirim satu pun pasukan.
Sayangnya, negara berkembang, termasuk Indonesia, berada di sisi yang paling rentan dalam pertarungan ini. Ketika pasokan bahan pangan terganggu akibat konflik Ukraina, kita terdampak. Ketika harga energi naik karena embargo, kita goyah. Ketika negara maju membatasi ekspor teknologi, kita hanya bisa bergantung. Retaknya globalisasi menunjukkan satu fakta: dalam dunia yang makin saling terhubung, yang tidak berdaulat akan mudah dikorbankan.
Ironi globalisasi paling nyata terlihat dalam hubungan ekonomi yang timpang. Negara berkembang seperti Indonesia banyak mengekspor bahan mentah, namun mengimpor produk jadi dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Kita ekspor nikel, tapi beli kembali baterai kendaraan listrik dengan harga puluhan kali lipat. Dalam sistem seperti ini, pertumbuhan ekonomi bukanlah jaminan kemandirian.
Sementara itu, elite politik dan ekonomi kita masih terlalu fokus membuka pintu lebar-lebar untuk modal asing, tanpa strategi besar untuk membangun kontrol domestik. Kita bicara soal hilirisasi, tapi teknologi masih dari luar. Kita bicara soal transisi energi, tapi manufakturnya tetap diimpor. Di tengah perubahan global yang cepat, pendekatan seperti ini hanya membuat kita jadi pengikut, bukan pemimpin.
Padahal, hari ini bukan waktunya netral. Globalisasi telah berubah menjadi blok-blok kekuasaan ekonomi. Negara yang ingin selamat harus punya posisi. Tapi posisi itu tidak cukup hanya pada diplomasi; ia harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang mandiri dan tangguh.
Itulah sebabnya, Indonesia butuh lompatan. Bukan sekadar menambah investasi atau membangun kawasan industri, tetapi merancang strategi ekonomi yang berdaulat. Kedaulatan pangan, energi, dan teknologi harus dijadikan prioritas negara—bukan sekadar proyek kementerian. Kita juga perlu memperkuat posisi dalam forum multilateral dan kawasan, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pengarah agenda.
Retaknya globalisasi adalah momentum untuk bangkit. Bahwa keterhubungan dunia tidak cukup jika kita tidak punya kendali. Bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup jika kita tidak punya arah. Dan bahwa menjadi bagian dari dunia bukan berarti menyerahkan kedaulatan.
Ekonomi hari ini bukan soal dagang, tapi soal kuasa. Dan dalam politik kekuasaan, mereka yang tidak siap akan selalu dikalahkan.
