BATURAJA, CAHAYAPENANEWS.COM – Sejumlah warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait permasalah warga seputar Dusun III, dan Dusun IV yang mengeluhkan tegangan voltase listrik rendah sehingga dianggap telah merugikan masyarakat.
Kedatangan masyarakat itupun disambut baik oleh para wakil rakyat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD OKU bersama Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN dan warga Desa Tanjung Baru
diruang rapat BANMUS Kamis (11/8/2022).
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, SH didampingi Ketua Komisi III Densi Hermanto, Soderi Tario dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Selain itu hadir juga Manager UPP PLN Baturaja Iswandi, serta Kepala Desa Tanjung Baru, Amin Rahman berserta sejumlah tokoh masyarakat desa setempat dan perangkat Desa lain nya.
Dalam kesempatan tersebut perwakilan masyarakat menyampaikan keluhan terkait rendahnya tegangan listrik di sejumlah wilayah Desa Tanjung Baru khusunya Dusun III, dan Dusun IV.
Seperti yang diungkapkan Zainal Arifin yang juga selaku Pj Kepala Desa Persiapan Kemilau Baru. Menurut dia rendahnya tegangan arus listrik di wilyah desa tersebut sudah berlangsung cukup lama terhitung sejak tahun 2021. Menurutn nya, mereka sudah mengajukan penambahan daya ke PLN, namun hal itu belum ada tanggapan.
“Normalnya tegangan listrik itu 220V tapi di tempat kami tegangan listriknya hanya 160V. untuk itu kami meminta kepada DPRD OKU terutamanya Wakil Ketua I DPRD OKU dan anggota lainnya untuk mencarikan solusi terkait permasalah ini,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan Sawal warga Tanjung Baru. Menurutnya, masyarakat kurang terlalu memahami secara teknis permasalah PLN. Masyarakat hanya tahu menunaikan kewajiban sebagai pelanggan PLN yaitu membayar tagihan tepat waktu. Untuk itu dirinya meminta hak sebagai pelanggan agar mendapatkan pelayanan yang baik.
“Kami ini masyarakat awam tidak paham secara teknis. Kami tinggal di kota tapi terasa di pedalaman. Kami tidak pernah menunggak pembayaran. Kewajiban sudah kami penuhi. Kami hanya menuntut hak kami untuk mendapatkan pelayanan dari PLN yang layak,” ungkapnya.
Menanggapi beberapa keluhan masyarakat tersebut, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengingatkan kepada pihak PLN UlP Baturaja untuk segera mengatasi keluhan masyarakat terkait tegangan listrik yang tidak sesuai standar PLN. Untuk itu, Yudi meminta kejelasan dari pihak PLN kapan permasalahan tersebut akan dapat diselesaikan.
“Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, itu harus dipastikan masyarakat mendapat tegangan yang layak sesuai standar PLN. Kami tidak ingin masyarakat ini datang dua kali melaporkan permasalahan ini.
Kami mintak kepastian dari PLN kapan akan dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Manager ULP PLN Baturaja menjelaskan terkait permasalah yang menjadi keluhan masyarakat. Dikatakannya, permasalahan dikawasan tersebut dikarnakan beban daya arus listrik dikawasan tersebut sudah tidak memadai lagi, mengingat tingginya animo permintaan pemasangan baru sehingga beban daya semakin meningkat.
“Terkait suplai daerah pancur ada dua trapo di depan Citi Mall. Disinilah permasalahannya. Dengan adanya sejumlah pengembangan deploper dikawasan tersebut sehingga menjadi beban yang semakin meningkat, seharusnya Diploper harus menyiapkan trapo, jaringan dan Kwh meter harus disiapkan terlebih dahulu. Jika pemasangan baru bagi deploper harus dipasang secara kolektif dan diawasi oleh PLN. Kami berupaya agar mutu layanan kami harus baik. Untuk itu kami akan segera berkordinasi ke atas terkait permasalahan ini. Mohon doanya, sesuai dengan semangat kemerdekaan. akan kami upayakan 17 Agustus nanti arus listri masyarakat disana juga ikut meredaka, kalaupun harus tertunda minimal lah awal September nanti permasalahan ini akan selesai,” pungkasnya. (Zen)
